7cloud.asia – Era digital turut mengubah pola transportasi masyarakat. Saat ini semakin banyak yang beralih ke layanan angkutan berbasis daring sehingga keberadaan terminal bus besar makin jarang dibutuhkan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR, Hanan A. Rozak, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan terkait Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Hanan menyoroti keberadaan terminal tipe A yang telah dibangun, tetapi tidak termanfaatkan secara optimal akibat perubahan pola transportasi masyarakat.
Karena itu, Hanan meminta Kementerian Perhubungan untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap terminal-terminal tipe A di seluruh Indonesia yang telah dibangun pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, sebelum memulai pembangunan baru pada 2026.
“Saya lihat di 2026 ada pembangunan terminal-terminal tipe A. Sebelum ini direalisasikan, saya mohon terminal-terminal yang sudah terbangun di tahun-tahun sebelumnya ini tolong dievaluasi,” ujarnya.
Baca: Revitalisasi Terminal Baranangsiang Bogor
Ia mencontohkan kondisi terminal di daerah kediamannya di Lampung yang saat ini tampak tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, banyak terminal besar kini sepi dan kosong karena pergeseran sistem transportasi yang beralih ke layanan angkutan berbasis daring.
Akibatnya, kendaraan umum seperti bus tidak lagi masuk ke terminal, dan malah berhenti di simpang-simpang jalan untuk menjemput penumpang.
“Investasi beratus-ratus miliar, tapi terminalnya kosong. Mohon maaf, saya sampaikan ada terminal dekat kediaman saya di Lampung, terminalnya besar, sekarang kosong, tidak digunakan bus-bus. Mobil-mobil kecil malah parkirnya di perempatan-perempatan untuk jemput penumpang,” tegas Hanan.
Baca: Reformasi transportasi publik di Kota Bandung akan hapus sistem trayek
Ia pun mendesak agar fenomena ini dikaji lebih mendalam untuk mengetahui akar permasalahan dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi betul-betul tepat guna.
Meski demikian, Hanan A. Rozak menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp13,2 triliun untuk Kementerian Perhubungan dalam RKA 2026.
Ia menilai kebutuhan ideal Kemenhub mencapai Rp48 triliun, sementara pagu indikatif baru sebesar Rp24 triliun lebih.
“Kami sangat mendukung usulan tambahan Rp13,2 triliun untuk 2026. Supaya kerja Kementerian Perhubungan bisa maksimal dan optimal, ini perlu kita perjuangkan, terutama kawan-kawan di Badan Anggaran dari Komisi V,” pungkas politisi Partai Golkar ini.
Baca: Save The Children kampanyekan naik transportasi publik
Leave a Reply