Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal, Pimpinan DPR Sebut Semua Pekerja Berhak Dapat Perlindungan

7cloud.asia – Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan apresiasinya atas perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja, yang tidak hanya bagi pekerja di sektor formal, namun juga sektor informal

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan perlindungan bagi guru ngaji, petani, pedagang kaki lima, hingga perangkat desa.

Saat melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (5/7/2025), Cucun berharap ke depan semua pekerja mempunyai perlindungan sosial.

“Saya apresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang terus melakukan terobosan. Ini adalah bentuk kehadiran Negara untuk melindungi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan atau kecelakaan kerja,” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut kepada Parlementaria usai pertemuan.

Baca: DPR usulkan subsidi silang untuk perluas layanan BPJS Ketenagakerjaan

Ia menyebut bahwa paradigma masyarakat harus berubah. Bila dahulu jaminan sosial tenaga kerja hanya diasosiasikan dengan pegawai formal, kini berbagai kalangan masyarakat dari desa pun bisa memperoleh manfaat perlindungan yang sama.

Bahkan, dalam situasi tertentu seperti pandemi atau kesulitan ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan skema bantuan seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dapat dinikmati oleh pekerja dengan penghasilan di bawah standar tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo turut menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif sosialisasi ini.

“Kegiatan ini mendekatkan program BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat secara luas. Tadi bahkan sudah dilakukan penyerahan santunan sebesar Rp200 juta serta beasiswa untuk dua anak penerima manfaat,” jelas Politisi PKB ini.

Baca: Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sektor informal harus lebih masif

Ia menambahkan, program BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal ini merupakan wujud nyata kehadiran Negara.

Tak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga memastikan pendidikan anak-anak mereka tetap terjamin apabila terjadi musibah terhadap pencari nafkah utama keluarga.

Kegiatan sosialisasi ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat dan DPR RI untuk menyesuaikan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.

“Melalui forum seperti ini, DPR akan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga regulasi ke depan bisa lebih tepat sasaran,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.