ruangkota

Tag: COP 29

  • COP 29: Emisi Karbon Global Cetak Rekor Tertinggi

    COP 29: Emisi Karbon Global Cetak Rekor Tertinggi

    7cloud.asia – Global Carbon Budget melaporkan emisi karbon dari bahan bakar fosil diperkirakan mencapai rekor tertinggi pada 2024, dengan kondisi Indonesia sendiri memperlihatkan penurunan emisi secara umum.

    Dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (13/11/2024) Pierre Friedlingstein dari Universitas Exeter sekaligus pemimpin studi Laporan Global Carbon Budget menyatakan emisi karbon global dari bahan bakar fosil diperkirakan mencapai rekor tertinggi 37,4 miliar ton pada 2024

    Jumlah emisi karbon global ini naik 0,8 persen jika dibandingkan dengan emisi karbon pada tahun 2023 lalu.

    Laporan itu juga menemukan emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan cenderung turun dalam sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan emisi tahun ini sebesar 4,2 miliar ton.

    Namun, baik emisi karbon dari bahan bakar fosil maupun perubahan penggunaan lahan diperkirakan akan meningkat menyusul terjadinya kekeringan yang memperburuk emisi akibat deforestasi dan kebakaran hutan selama fenomena El Nino 2023-2024.

    Baca: Menakar komitmen iklim pemerintahan Prabowo Subianto

    Piere mengingatkan, waktu semakin terbatas untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, dan para pemimpin dunia yang berkumpul di COP 29 harus segera mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil.

    Ini, ujarnya, agar masyarakat dunia memiliki kesempatan untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pra-industri.

    “Hingga kita mencapai net zero untuk emisi karbon atau CO2, suhu dunia akan tetap meningkat dan menyebabkan dampak yang semakin parah,” kata Pierre.

    Di Indonesia sendiri emisi karbon memperlihatkan penurunan, dengan emisi karbon Indonesia dari bahan bakar fosil tercatat sebesar 733,2 juta ton pada 2023 dan turun dibandingkan dengan level emisi pada 2022 yang tercatat 737 juta ton.

    Pengampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri dalam keterangan yang sama menyebut emisi Indonesia masih cenderung tinggi dikarenakan sektor energi, meski terdapat potensi energi terbarukan.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas akhiri bahan bakar fosil

    Di sisi lain terdapat sektor lahan Indonesia yang bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo menyumbang sekitar 60 persen total emisi gas rumah kaca (GRK) akibat penggunaan lahan global.

    “Masih dibangunnya PLTU batu bara baru hingga penggunaan turunannya seperti gasifikasi dan batu bara tercairkan sebagai bagian dari energi baru akan membayangi upaya keberhasilan kita untuk menekan laju emisi,” kata Novita.

    Sementara itu, Nadia Hadad selaku Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan menyebut Indonesia telah memiliki komitmen untuk penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lewat FOLU Net Sink 2030.

    Untuk itu, katanya, Indonesia perlu tegas menempatkan posisinya dalam pencegahan deforestasi, salah satunya untuk bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP)

    Untuk memastikan inisiatif ini berjalan dan diimplementasikan dengan nyata, pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat.

    “Pemerintah juga harus menyelaraskan antara kebijakan penurunan emisi sektor hutan dan lahan dengan kebijakan energi agar tidak kontraproduktif,” demikian Nadia Hadad.

  • COP 29: Delegasi Indonesia Dinilai Tak Bawa Pesan yang Kuat Terkait Pendanaan Iklim

    COP 29: Delegasi Indonesia Dinilai Tak Bawa Pesan yang Kuat Terkait Pendanaan Iklim

    7cloud.asia – Utusan Khusus Delegasi Republik Indonesia, Hashim Sujono Djojohadikusumo di depan sidang plenary COP 29 (12/11/2024) menyebut bahwa program food estate terus berjalan,

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berkunjung ke lokasi Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang telah diplot seluas lebih dari 2 juta hektar sebagai fokus garapan food estate pemerintahannya.

    Dalam pidatonya Hashim menggunakan argumen bahwa program ketahanan pangan sangat diperlukan untuk menjaga kemandirian Indonesia dari guncangan eksternal yang telah kita lihat dan alami dalam beberapa tahun terakhir.

    Adik kandung Presiden Prabowo itu mencontohkan pandemi Covid-19 dan Perang Ukraina-Rusia menjadi penyebab melonjaknya harga pangan dan harga pupuk, beberapa waktu lalu.

    Hashim menyebutkan bahwa dunia internasional salah paham dengan program lumbung pangan yang disebut merusak hutan.

    “Indonesia akan menciptakan kembali, merevitalisasi, meremajakan hutan yang terdegradasi (akibat program Food Estate). Ini sudah merupakan program yang akan mengurangi masalah apa pun yang mungkin timbul,” katanya melanjutkan.

    Menanggapi pernyataan Hashim ini, Cindy Julianty dari Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menganggap program food estate gagal dalam menanggulangi isu ketahanan pangan.

    Program food estate juga banyak menimbulkan konflik, salah satunya dengan masyarakat adat.

    “Fakta empirik yang terjadi di Merauke saat ini ada lebih dari dua juta hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat di masyarakat Malid, Maklew, Khimaima dan Yei yang dibabat habis untuk urusan food estate,” katanya.

    Hutan merupakan sumber pangan alami masyarakat adat bahkan merupakan bagian dari tempat berkembangnya keanekaragaman hayati. Cindy juga menyebutkan perlunya masyarakat mencermatii melihat target restorasi hutan 12,7 juta hektar pada Pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Apakah angka ini tumpang tindih dengan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat atau tidak? apakah akan dilakukan melalui proses konsultasi dan FPIC, dan apakah masyarakat adat atau lokal menjadi penerima manfaat dari agenda restorasi ini?” katanya.

    Pentingnya Bergabung dengan Kemitraan FCLP 
    Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mempertanyakan belum bergabungnya Indonesia dalam kemitraan FCLP (Forest and Climate Leaders’ Partnership).

    Dijelaskannya, FLCP merupakan inisiatif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan pada tahun 2030 (halting and reversing forest loss by 2030).

    “Padahal dalam pernyataan-pernyataan para kepala dan pejabat negara dalam panel tersebut beberapa kali menyebutkan Indonesia sebagai champion dalam inisiatif FOLU Net Sink 2030,” kata Nadia.

    Bergabungnya Indonesia dalam kemitraan, tambahnya, dapat memastikan mobilisasi pendanaan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan pemilik hutan tropis.

    Skema ini untuk melindungi hutan tropis sehingga dapat mencapai target iklim global yang tercantum dalam Perjanjian Paris.

    Menurut Eka Melisa dari Kemitraan, menyayangkan special message dari Hashim pada plenary COP 29 tanggal 12 November 2024 yang tidak mengedepankan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap krisis iklim.

    Dia berpandangan, dengan kondisi ini seharusnya peningkatan kapasitas daya tahan dan daya lenting menghadapi krisis iklim menjadi sangat penting. Apalagi, lanjutnya, COP 29 ini fokus membahas pendanaan atau finance.

    Harusnya bagaimana akses dan penyaluran pendanaan iklim yang tepat sasaran, termasuk berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan nasional maupun lokal pada ketiga isu penting ketahanan iklim, perlu jadi salah satu prioritas Indonesia.

    “Ini harus jadi satu paket, sebagaimana kita usung di dokumen Enhanced NDC juga: ketahanan ekosistem dan lansekap, ketahanan masyarakat dan sosial dan ketahanan ekonomi,” kata Eka.

    Iqbal Damanik dari Greenpeace melihat bahwa Indonesia tidak memimpin dan tidak memiliki target dan pesan yang jelas dan kuat terkait pendanaan di COP 29 Baku ini.

    “Sangat disayangkan pada COP 29 Baku yang digadang-gadang sebagai COP yang fokus pada pendanaan ini, Indonesia belum melihat pentingnya memainkan peran signifikan dalam mengarahkan agar pendanaan iklim tepat sasaran,” katanya.

    Indonesia seharusnya mampu menjadi pengeras suara bagi negara-negara yang rentan krisis iklim.

    “Indonesia harus mengambil peran di global, agar memiliki kesempatan dalam meraih pendanaan iklim yang lebih besar, seperti pendanaan untuk aksi mitigasi, adaptasi, dan loss and damage,” kata Iqbal.

  • Protes atas Bahan Bakar Fosil dan Perang Israel-Hamas Warnai COP 29

    Protes atas Bahan Bakar Fosil dan Perang Israel-Hamas Warnai COP 29

    7cloud.asia – Aksi unjukrasa mewarnai penyelenggaraan Konferensi Iklim ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11/2024).

    Para aktivis lingkungan menggelar protes terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan pasar karbon, sementara protes lainnya menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas.

    “Daripada berbicara tentang pasar karbon, kompensasi ini itu, mengapa tidak berbicara tentang bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil tetap berada di dalam tanah, bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil –minyak, gas, batu bara– tetap berada di dalam tanah?,” ujar seorang demonstran.

    Dilansir VOA Indonesia, Konferensi Iklim yang dikenal sebagai COP 29 tahun ini telah mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas berbagai cara untuk membatasi dan beradaptasi dengan krisis iklim.

    Setelah hampir satu dekade negosiasi, para pemimpin selama hari pertama penyelenggaraan COP 29 memutuskan beberapa poin penting dari titik kritis yang banyak diperdebatkan yang bertujuan untuk memangkas emisi dari bahan bakar fosil.

    Baca: Kontroversi penggunaan bahan bakar fosil dalam penyelenggaraan COP 29

    Dikenal sebagai Pasal 6, pasal ini ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 untuk membantu negara-negara bekerja sama mengurangi polusi yang menyebabkan perubahan iklim.

    Salah satu bagiannya adalah sistem kredit karbon, yang memungkinkan negara-negara melepaskan gas yang menyebabkan pemanasan global ke udara jika mereka mengimbangi emisi di tempat lain.

    Namun, pengesahan Pasal 6 pada Senin malam dikecam oleh kelompok keadilan iklim, yang mengatakan bahwa pasar karbon memungkinkan pencemar utama terus mengeluarkan emisi dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

    Para ilmuwan sepakat bahwa pemanasan global yang terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia memicu krisis iklim.

    Selanjutnya krisis iklim memicu berbagai bencana seperti kekeringan, banjir, badai, dan panas yang lebih banyak menimbulkan banyak korban dan semakin parah.

    Baca: COP 29 diharapkan hasilkan skema baru tentang Pendanaan Iklim

    Dilansir erath.org, dari seluruh hasil yang diharapkan dari COP 29 di Baku, Azerbaijan pekan depan mungkin yang paling ditunggu adalah pengembangan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mengenai pendanaan iklim.

    Tujuan untuk memobilisasi pendanaan iklim hingga 100 miliar dolar setiap tahunnya bagi negara-negara berkembang, yang ditetapkan sejak tahun 2009, secara luas dianggap tidak cukup untuk menanggapi keadaan darurat iklim yang semakin meningkat.

    NCQG harus berupaya untuk melampaui angka tersebut dan menyelaraskan pendanaan iklim dengan kebutuhan nyata negara-negara yang berada di garis depan dalam dampak iklim.

    Oleh karena itu, COP 29 diharapkan akan menghasilkan target finansial yang lebih ambisius, realistis, dan dapat dicapai yang benar-benar mencerminkan skala tantangan global.

    Menurut perkiraan, jika tujuan baru ini mampu mendukung transisi dunia menuju masa depan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, maka dana yang dibutuhkan harus berjumlah triliunan dolar, bukan miliaran dolar.

  • Pegiat Lingkungan: Peran Pemuda Sangat Penting dalam Menghadang Laju Perubahan Iklim

    Pegiat Lingkungan: Peran Pemuda Sangat Penting dalam Menghadang Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Peran pemuda sangat penting dalam penanganan perubahan iklim, terutama dalam menciptakan inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat

    Hal ini diungkapkan pendiri organisasi nirlaba Desa Bumi, Gamma A. Thohir dalam diskusi mengenai peran pemuda dalam mendorong transisi energi di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan yang dipantau daring di Jakarta, Kamis (14/11/2024)

    Dalam diskusi yang dihelat di Paviliun Indonesia itu, Gamma memaparkan peran pemuda tidak hanya terbatas dalam perumusan kebijakan di atas kertas, tapi juga lewat aksi nyata di lapangan.

    “Cara terbaik untuk kita sebagai pemuda untuk berkontribusi adalah dengan membuat proyek yang berdampak kepada banyak orang,” jelas pegiat iklim ini.

    Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak bawa pesan kuat di COP 29

    Dengan demikian, katanya, maka generasi muda dapat menunjukkan peran dan efeknya kepada komunitas dan lingkungan hidup sekitar.

    Dia memberikan contoh bagaimana organisasinya telah bekerja di empat desa di Pulau Jawa dan Kalimantan untuk menyediakan energi yang berasal dari sumber berkelanjutan termasuk penggunaan panel surya.

    Dalam diskusi yang sama, Leyla Hasanova sebagai Youth Climate Champion untuk COP 29 mengatakan suara generasi muda kini semakin didorong dalam beberapa tahun terakhir.

    Secara khusus dia menyoroti peran penting para pendidik dari generasi muda dalam sektor pendidikan untuk memberikan pemahaman terkait perubahan iklim dan beragam langkah mitigasi dan adaptasinya di berbagai belahan bumi.

    Baca: Kontroversi penggunaan bahan bakar fosil di COP 29

    Untuk itu penyelenggara COP 29 telah mengajak 75 guru dari berbagai belahan dunia untuk peningkatan kapasitas dan menutup kesenjangan guna memberikan edukasi mengenai perubahan iklim.

    Youth Climate Champion juga mengenalkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim di berbagai tingkatan pendidikan.

    “Ketika mereka kembali ke komunitasnya, meski hanya 75 guru, tapi mereka memberikan dampak ke ribuan murid dan anak-anak di seluruh dunia,” Layla.

    COP 29 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024 diharapkan menghasilkan solusi nyata dalam penurunan emisi dan pendanaan iklim.

  • Pidato Hashim Djojohadikusumo di COP 29 Tuai Kritik Tajam dari Solidaritas Perempuan

    Pidato Hashim Djojohadikusumo di COP 29 Tuai Kritik Tajam dari Solidaritas Perempuan

    7cloud.asia – Utusan Khusus Delegasi Republik Indonesia, Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam pidatonya di depan sidang plenary Konferensi Iklim ke-29 atau COP 29 (12/11/2024), menyebut RI akan menggelar karpet merah seluas-luasnya untuk investasi

    Hashim menjadikan ambisi untuk mencapai target nol emisi di tahun 2060 dan mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen setiap tahunnya sebagai alasan untuk kebijakan tersebut.

    Atas pidato Hashim tersebut, Solidaritas Perempuan dalam keterangan tertulisnya memberikan sejumlah catatan kritis.

    Alih-alih menjadi ruang intervensi dalam menuntut tanggung jawab negara utara yang banyak berkontribusi dalam parahnya krisis iklim yang terjadi hari ini di Indonesia, warisan narasi komodifikasi sumber daya alam malah terus dipertahankan.

    Pelipatgandaan kapasitas energi bersih menjadi 75 gigawatt (GW) akan meningkatkan konflik agraria dengan masyarakat. Mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memastikan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan dengan proyek energi bersih hanyalah mitos.

    Proyek Geothermal di Poco Leok dan PLTA Poso adalah beberapa dari sekian banyak contoh bagaimana proyek transisi energi yang digadang-gadang sebagai energi bersih terus melahirkan tindak kekerasan dan memiskinkan masyarakat, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya.

    Masyarakat Sulewana di Kabupaten Poso, yang hidup di sekitar wilayah PLTA Poso 2 hari ini telah kehilangan sumber protein ikan karena tenggelamnya keramba-keramba dan sidat yang merupakan hewan endemik akibat meningkatnya debit air Sungai Poso untuk Aktivitas PLTA.

    Selain itu. Penggerusan dasar sungai Poso untuk menjamin ketersediaan debit air bagi operasional PLTA 2 juga menyebabkan rumah hingga tempat ibadah mengalami keretakan dan terancam roboh.

    Sementara di Poco Leok, proses pembangunan Geothermal telah merebut tanah adat, memicu pencemaran air, menciptakan konflik sesama warga.

    Proyek ini juga merusak tanah yang di atasnya ditanami Vanili, Cengkeh, Kakao dan Kopi serta menghilangkan pengetahuan perempuan tentang obat tradisional dari tumbuhan yang ada di sekitar wilayah pembangunan.

    Dari contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa tidak akan pernah ada keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan apabila pembangunan proyek transisi energi mengabaikan persetujuan masyarakat serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

    Bahkan masih jauh dari apa yang disebut transisi energi yang berkeadilan. Selain itu, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender yang telah dimiliki oleh Indonesia harus melampaui partisipasi perempuan, melainkan bagaimana aspek pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan.

    Ini termasuk kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan, juga menjadi bagian dari pertimbangan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan.

    Kedua, Hashim juga menyampaikan jika “Presiden Prabowo membayangkan pertumbuhan
    ekonomi yang melebihi 8 persen per tahun, sambil memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat kita”.

    “Kata inklusif hanya akan menjadi jargon, jika dilakukan tanpa ada negosiasi yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan Gender Action Plan sebagai agenda utama pada COP 29, mengingat perempuan dan kelompok rentan merupakan penerima dampak berlapis dari krisis iklim,“ demikian Solidaritas Perempuan dalam pernyataannya.

    Dari hasil konsultasi iklim bersama perempuan di tapak, terlihat perempuan petani terus mengalami gagal panen, perempuan nelayan mengalami gagal tangkap karena cuaca ekstrim, kekeringan hingga terdampak bencana iklim yang berimbas pada hilangnya sumber penghidupan.

    Situasi-situasi kemudian tersebut mengharuskan perempuan melakukan migrasi yang eksploitatif.

    Ketiga, ambisi restorasi dan rehabilitasi hutan 12,7 hektar pada Pemerintahan Prabowo Subianto juga menjadi target investasi yang juga dinegosiasikan pemerintah Indonesia pada COP 29.

    Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional berpotensi menjadi karpet merah untuk eksploitasi sumber daya alam dan hutan. Proyek food estate, yang diklaim sebagai solusi krisis pangan oleh pemerintah, justru memperdalam krisis bagi perempuan dan petani kecil.

    Proyek ini tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif, tetapi juga memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor pangan.

    Selain itu, restorasi hutan melalui proyek food estate hanya akan mengulang kegagalan yang sama dengan kegagalan masa lalu

    Di Kalimantan Tengah, dari 30 titik yang dipantau dan bersinggungan dengan kawasan gambut lindung, ditemukan 15 titik lahan food estate seluas 4.159,62 hektare terbengkalai, sedangkan seluas 274 hektare berubah menjadi kebun sawit.

    “Kegagalan Food Estate seharusnya menjadi refleksi yang serius oleh pemerintah indonesia bukan justru mengobral investasi melalui COP 29,” tegas Armayanti Sanusi Ketua Solidaritas Perempuan, yang turut hadir dalam konferensi iklim tingkat global tersebut.

    Menyikapi hal tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak dan menuntut kepada pemerintah Indonesia agar:

    1. Menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya. Utamakan Hak Asasi Manusia serta pengakuan terhadap wilayah kelola sebagai sumber penghidupan perempuan.

    2. Menghentikan perluasan proyek Food Estate sebagai solusi palsu krisis iklim, yang telah menciptakan feminisasi pemiskinan melalui penghancuran ruang kelola masyarakat dan eksploitasi sumber daya alam.

    3. Menjalankan Rencana Aksi Gender Perubahan Iklim (RAN-GPI) dengan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan.

    4. Mengakui pengetahuan perempuan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi iklim.

    5. Menuntut negara-negara utara menjalankan tanggung jawab historis melalui pendanaan iklim dengan mekanisme yang adil, transparan, langsung, responsif gender dan tidak dalam bentuk hutang.

  • COP 29: Dunia Butuh Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil

    COP 29: Dunia Butuh Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil

    7cloud.asia – Negara-negara berkembang dan rentan yang hadir di Konferensi Iklim PBB ke-29 atau COP 29 di Baku Azerbaijan, menuntut kejelasan tentang komitmen negara maju terkait pendanaan iklim.

    Selama ini, negara-negara maju berkontribusi terhadap 80 persen emisi historis global, sehingga mereka harus meningkatkan pendanaan iklim bagi negara miskin dan berkembang sesuai dengan polluters pay principle.

    “Keterlambatan mobilisasi pendanaan iklim akan semakin mengancam kesejahteraan kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celcius”, kata Syaharani, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL dalam keterangan persnya (14/11/2024).

    Berdasarkan Perjanjian Paris (2015), negara-negara maju dalam Annex I dan II wajib membayar pendanaan iklim sebagai bentuk prinsip Common But Differentiated Responsibility (CBDR).

    Banyak pihak berharap COP 29 dapat menyepakati komitmen pendanaan yang mencakup tiga pilar aksi iklim: mitigasi, adaptasi serta kehilangan dan kerusakan (loss and damage fund) yang sesuai dengan kebutuhan global.

    Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak punya pesan kuat soal Pendanaan Iklim

    COP 29 juga disebut sebagai COP Finance karena bahasan utamanya adalah mobilisasi pendanaan iklim. Salah satu target pendanaan baru dalam pertemuan itu adalah New Collective and Quantified Goal (NCQG).

    Namun, di awal pembahasan, rancangan draft untuk tujuan pendanaan baru ini sudah ditolak oleh negara-negara G-77 karena dianggap belum memenuhi harapan. Hal ini tentu membuat komitmen mobilisasi pendanaan iklim masih jauh dari target pertemuan.

    Komitmen pendanaan iklim menjadi persoalan yang pelik. Sejak 2009 melalui Copenhagen Accord, negara-negara maju bersepakat memberikan dana iklim kolektif senilai 100 miliar dolar per tahun untuk membantu negara-negara miskin dan berkembang.

    Namun, komitmen tersebut sulit terealisasi karena sifat Accord yang tidak mengikat. Jumlah pendanaan iklim dalam kesepakatan itu juga masih jauh dari kebutuhan.

    Berdasarkan perhitungan terbaru, pendanaan iklim setidaknya membutuhkan 8 triliun dolar per tahun hingga tahun 2030.

    Baca: COP 29 diharapkan hasilkan pengembangan skema baru Pendanaan iklim

    Syaharani menilai pendanaan iklim bukan hanya soal mendapatkan uang, tetapi memastikan pendanaan yang adil. Saat ini, hampir 90 persen pendanaan iklim global ditujukan untuk mitigasi,

    “Padahal kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan akan mencapai 447-894 miliar dolar per tahun pada 2030. Itu belum termasuk kerugian non-ekonomi,” katanya.

    Urgensi ini menuntut alokasi pendanaan yang lebih besar bagi adaptasi dan loss and damage fund, terutama mengingat banyak program mitigasi di Indonesia.

    Penerapan co-firing PLTU dan pembangunan energi terbarukan skala besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) misalnya, justru menurunkan daya adaptif karena merusak ekosistem.

  • COP 29: Indonesia Perlu Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil

    COP 29: Indonesia Perlu Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil

    7cloud.asia – Komitmen negara-negara maju untuk memenuhi kewajibannya terkait pendanaan iklim kembali ditagih di sela gelaran Konferensi Iklim PBB ke-29 atau COP 29 yang sedang berlangsung.

    Manager Policy Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan mengatakan negara-negara berkembang membutuhkan 1,1 triliun dolar setiap tahunnya untuk pendanaan iklim.

    “Pendanaan ini sangat krusial untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan membantu negara berkembang menghadapi tantangan adaptasi serta mitigasi krisis iklim yang semakin mendesak,” kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Kamis (14/11/2024).

    Eka Melisa, Direktur Tata Kelola Berkelanjutan – Perubahan Iklim, KEMITRAAN menekankan perlunya memperhatikan sumber dan jenis pendanaan.

    “Sebagian besar pendanaan iklim yang rencananya dikucurkan di negara berkembang lebih banyak yang sifatnya concessional atau loan,” kata Eka. Menurut Eka, Indonesia perlu memperjuangkan indikator pendanaan berkelanjutan.

    Baca: COP 29 diharapkan hasilkan pengembangan skema baru Pendanaan iklim

    “Ini penting agar investasi swasta, —terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar— yang mengatasnamakan adaptasi perubahan iklim, tidak justru memperparah kesenjangan, ketidakadilan atau menambah beban negara dalam bentuk utang,” katanya.

    Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutkan, Nadia Hadad mengatakan bahwa sistem pendanaan iklim yang adil dapat dirancang melalui reformasi arsitektur pendanaan global.

    Salah satunya dengan mengalihkan aliran pendanaan global dari sektor-sektor yang intensif emisi ke sektor yang lebih hijau.

    “Distribusi pendanaan yang adil harus berfokus pada upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem, restorasi lingkungan serta bertransisi ke energi terbarukan,” ujar Nadia.

    Indonesia harus memiliki mekanisme finansial untuk memastikan tidak ada penyaluran dana iklim dan lingkungan hidup bagi aktor-aktor yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati serta melanggar hak asasi manusia.

    Baca: Delegasi Indonesia tak bawa pesan kuat soal Pendanaan Iklim

    “Indonesia memerlukan kebijakan yang kuat untuk membangun mekanisme pendanaan iklim yang adil untuk subjek rentan,” kata Nadia.

    Termasuk dalam subjek rentan yaitu masyarakat adat dan komunitas lokal, petani dan nelayan kecil/tradisional, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda.

    Nadia mengatakan penyaluran dana iklim harus diutamakan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga, melindungi dan mengelola ekosistem alam sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

    Saat ini, pendanaan iklim bagi masyarakat adat dan lokal masih sangat minim.

    Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund menuturkan penyaluran dana bagi masyarakat adat dan komunitas lokal harus menggunakan mekanisme akses secara langsung dengan porsi yang lebih besar.

    Baca: Pembahasan pendanaan iklim di COP 29

    “Pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan cara paling efektif dibandingkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti Dana Desa,” katanya.

    Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia senilai 950 ribu dolar sejak Januari hingga Oktober 2024.

    Pada akhir November 2024, Nusantara Fund akan menyalurkan pendanaan langsung tambahan sebesar 600 ribu dolar untuk mendukung sekitar 90 inisiatif dari masyarakat adat dan komunitas lokal di penjuru Indonesia.

    Penyaluran dana iklim secara langsung kepada masyarakat adat dan lokal merupakan solusi efektif dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ekosistem dari risiko krisis iklim.

    “Masyarakat adat dan lokal lebih memahami kondisi ruang hidup dan tantangan keanekaragaman hayati sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menerapkan solusi yang efektif dan praktik berkelanjutan,” kata Ode.

    Mekanisme pendanaan langsung juga akan memperkuat kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih adil melalui kepemilikan serta pengelolaan dana secara kolektif.

  • COP 29: Sejumlah Negara Termasuk Indonesia Laporkan Komitmennya untuk Menurunkan Emisi

    COP 29: Sejumlah Negara Termasuk Indonesia Laporkan Komitmennya untuk Menurunkan Emisi

    7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 dimulai pada 11 November di Baku, Azerbaijan, dengan dihadiri sekitar 53.000 orang.

    Berdasarkan negosiasi-negosiasi sebelumnya, COP 29 ini diharapkan dapat memastikan upaya menuju keadilan iklim, dengan fokus utama pada pendanaan iklim global yang memadai.

    Pendanaan iklim ini terutama ditujukan kepada negara-negara rentan untuk beradaptasi dan pulih dari dampak perubahan iklim.

    Memanfaatkan konferensi COP 29 ini, sejumlah negara termasuk Indonesia, melaporkan komitmen mereka dalam menurunkan emisi global lewat skema Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC)

    Berikut rekap NDC dari sejumlah negara sebagaimana terungkap di pekan pertama penyelenggaraan COP 29, sebagaimana dikutip dari earth.org:

    Baca: COP 29 diharapkan hasilkan sumber pendanaan iklim yang lebih adil

    Inggris
    Berbicara pada hari kedua COP 29, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa negaranya akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 81 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Greenpeace mengatakan langkah ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam bidang iklim.”

    Indonesia
    Komitmen Indonesia terkait NDC disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Indonesia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmatullah,

    Berbicara di sebuah acara di sela-sela COP 29, Priyanto mengatakan bahwa Indonesia berencana untuk mulai mengambil langkah-langkah untuk mengejar target pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi mulai tahun 2025.

    Indonesia menargetkan dapat mencapai net-zero atau emisi nol pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak bawa pesan kuat di COP 29

    Brasil
    Brasil mengumumkan komitmen barunya untuk mengurangi emisi sebesar 59 persen hingga 67 persen pada tahun 2035, dibandingkan dengan tahun 2005.

    Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya pada tahun 2030, ambisi pengurangan emisi absolut telah meningkat sebesar 13 persen menjadi 29 persen.

    Uni Emirat Arab
    Sementara itu, UEA berkomitmen terhadap target pengurangan emisi sebesar 47 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan baseline tahun 2019.

    Namun, tidak ada NDC yang sejalan dengan tujuan global yakni membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5C.

    Kedua negara juga tidak memberikan jalan untuk mengurangi produksi minyak dan gas – hal ini penting karena kedua negara diketahui mempunyai rencana ekspansi.

  • COP 29: Langkah Inggris Pangkas Emisi hingga 81 Persen pada 2035 Tuai Pujian

    COP 29: Langkah Inggris Pangkas Emisi hingga 81 Persen pada 2035 Tuai Pujian

    7cloud.asia – Meski masih belum mampu penuhi target pengurangan emisi sebesar 68 persen pada tahun 2030, Inggris dipuji karena mengajukan rencana yang dianggap ambisius dalam mengurangi emisi

    Langkah Inggris ini dinilai langkah maju jika dibandingkan sebagian besar negara yang menghadiri KTT Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Berbicara pada hari kedua COP 29, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa negaranya akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 81 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Greenpeace mengatakan langkah ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam aksi iklim.”

    Target baru Inggris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2035, sehingga memperkuat peran utama Inggris dalam memerangi pemanasan global.

    Target baru ini sejalan dengan rekomendasi dari Komite Perubahan Iklim, sebuah badan penasihat independen pemerintah yang bulan lalu mengatakan target tersebut harus melebihi target pengurangan emisi sebesar 78 persen.

    Target tersebut ditetapkan oleh pemerintahan Konservatif Boris Johnson tiga tahun lalu.

    “Dengan pemerintahan ini, Inggris akan memimpin dan memimpin Inggris dan dunia menuju masa depan yang lebih bersih, aman, dan sejahtera bagi semua orang,” kata Starmer.

    Emisi Inggris tahun lalu, diperkirakan mencapai 384 juta ton setara karbon dioksida. Jumlah ini menurun sebesar 52 persen dibanding tahun 1990.

    Selama 142 tahun, Inggris menggantungkan sumber daya utama dari batu bara –bahan bakar fosil yang dinilai paling kotor–

    Langkah pemerintah Inggris antara lain menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhir yang tersisa, Ratcliffe pada bulan Oktober lalu.

    “Target pengurangan emisi baru Inggris adalah contoh cemerlang dari kepemimpinan iklim,” kata Stientje van Veldhoven, wakil presiden World Resources Institute dan direktur regional untuk Eropa.

    Dia menambahkan bahwa target tersebut menempatkan negara tersebut pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan net zero atau emisi nola pada tahun 2050.

    Bagi Greenpeace, target baru ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam bidang iklim.”

    “Target ini merupakan indikasi baik bahwa pemerintahan baru Inggris menyadari pentingnya pengurangan emisi untuk mencegah dampak krisis iklim yang berbahaya, menjamin keamanan energi yang lebih besar, dan menciptakan lapangan kerja,” kata Tanya Steele, kepala eksekutif WWF-Inggris.

    Pengumuman tersebut menyusul perselisihan hukum baru-baru ini yang menyatakan bahwa strategi net-zero di negara tersebut melanggar hukum untuk kedua kalinya.

    Saat menjatuhkan putusan pada bulan Mei, Pengadilan Tinggi memberikan waktu 12 bulan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyusun rencana revisi yang sejalan dengan target pengurangan emisi sebesar 68 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Starmer dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni adalah dua pemimpin G7 yang menghadiri KTT tersebut.

    Jika digabungkan, ketujuh negara adidaya ekonomi tersebut menyumbang 18 persen emisi sektor ketenagalistrikan global pada tahun 2023.

  • Aksi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Menuntut Keadilan Iklim

    Aksi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Menuntut Keadilan Iklim

    7cloud.asia – Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Senin (18/11/202) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.

     

    Aksi ARUKI ini digelar sebagai Peringatan Global Day of Action for Climate Justice, guna menyuarakan tuntutan keadilan iklim di tengah berlangsungnya Konferensi Iklim PBB atau COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    ARUKI menyayangkan pidato Utusan Khusus Delegasi Republik Indonesia, Hashim Sujono Djojohadikusumo di depan sidang plenary COP 29, karena belum mencerminkan komitmen konkret terhadap keadilan iklim.

    Dalam pernyataannya, ARUKI menilai pemerintah memandang krisis iklim yang menjadi perhatian global, sebagai komodifikasi ekonomi, alih-alih pendeakatan berbasis keberlanjutan dan keadilan.

    Dalam aksinya, Pemerintah diminta fokus menagih tanggung jawab atau utang ekologis negara-negara maju untuk menggantikan kerugian dampak yang dialami negara selatan akibat krisis iklim.

    Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak bawa pesan kuat di COP 29

    Pemerintah diminta mendorong distribusi dana kehilangan dan kerusakan (loss and damage) hingga meminta negara-negara Utara untuk menurunkan secara drastis emisi karbon dari bisnis mereka.

    Dalam aksi ini, para pengunjukrasa menuntut pemerintah untuk segera menghentikan proyek energi yang menggunakan bahan bakar fosil di Indonesia.

    Para pengunjuk rasa menilai, penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batubara dan gas sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.

    Selain itu, mereka juga mendesak untuk mempercepat penonaktifan PLTU batubara, menolak biofuel dalam skala besar.

    Dalam, orasinya pengunjukrasa juga menyatakan sikap mereka menolak upaya penangkapan karbon lewat mekanisme Carbon capture storage (CCS/CCUS) pun pengembangan energi hidrogen dalam skala besar.

    Baca: Kontroversi penggunaan bahan Bakar fosil dalam penyelenggaraan COP 29

    Langkah ini dinilai sebagai solusi palsu untuk menanggulangi dampak krisis iklim, dan justru berpotensi memicu masalah yang lebih besar pada lingkungan.

    Mereka juga meminta agar Pemerintah mendukung penggunaan energi terbarukan — seperti tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air– yang terdesentralisasi.

    Pengunjukrasa juga mendorong langkah-langkah yang menuju efisiensi energi, dan pengembangan transportasi publik rendah karbon yang inklusif.

    Langkah-langkah ini mendesak dilakukan segera untuk menanggulangi perubahan iklim yang dampaknya makin terasa nyata.