Tag: selat hormuz

  • Uni Eropa Dorong Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz Tanpa Pungutan Tol

    Uni Eropa Dorong Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz Tanpa Pungutan Tol

    7cloud.asia – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa sedang berupaya menuju penyelesaian konflik Timur Tengah yang langgeng, menekankan perlunya memulihkan keamanan maritim di Selat Hormuz.

    Dalam pidatonya di Parlemen Eropa, von der Leyen mengatakan jeda pertempuran baru-baru ini menawarkan kesempatan untuk memajukan upaya diplomatik, termasuk mempertahankan gencatan senjata yang melibatkan Iran dan Lebanon.

    “Tujuan bersama kita sekarang adalah untuk melihat adanya penyelesaian perang yang langgeng, dan ini termasuk memulihkan kebebasan dalam navigasi penuh dan permanen di Selat Hormuz tanpa pungutan tol,” kata von der Leyen.

    “Sama jelasnya bahwa setiap perjanjian perdamaian harus membahas program nuklir dan rudal balistik Iran,” tambahnya.

    Von der Leyen mengatakan para pemimpin Uni Eropa telah bertemu dengan mitra regional, termasuk Mesir, Lebanon, Suriah, dan Yordania, serta sekretaris jenderal Dewan Kerja Sama Teluk, untuk mengoordinasikan upaya menuju de-eskalasi dan stabilitas.

    Namun, dia memperingatkan bahwa dampak ekonomi dari konflik tersebut dapat berlanjut “selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun,” terutama di pasar energi, karena gangguan pada jalur pelayaran utama berisiko menaikkan harga global.

    Dalam menyoroti dampaknya, von der Leyen mengatakan tagihan impor bahan bakar fosil Eropa telah meningkat lebih dari 27 miliar euro (Rp545 triliun) hanya dalam 60 hari konflik, “tanpa satu molekul energi pun sebagai tambahan.”

    Dia mengatakan krisis tersebut menggarisbawahi kerentanan Uni Eropa terhadap impor bahan bakar fosil, dan menyerukan percepatan transisi ke energi yang diproduksi di dalam negeri.

    “Kita harus mengurangi ketergantungan kita yang berlebihan pada impor bahan bakar fosil, dan kita harus meningkatkan pasokan energi bersih yang terjangkau dan diproduksi di dalam negeri,” katanya.

    Dia merujuk pada energi terbarukan dan tenaga nuklir sebagai pilar utama.

    Von der Leyen juga menekankan perlunya koordinasi lebih kuat antarnegara Uni Eropa terkait cadangan energi dan penyimpanan gas, serta bantuan tepat sasaran bagi rumah tangga dan industri rentan guna mencegah kebijakan mahal dan tidak efektif seperti pada krisis energi sebelumnya.

    Dia menambahkan bahwa elektrifikasi dan efisiensi energi akan menjadi kunci untuk mengurangi permintaan dan melindungi Eropa dari guncangan di masa depan.

    Selain itu, von der Leyen mencatat bahwa negara-negara dengan pangsa energi rendah karbon yang lebih tinggi kurang terpengaruh oleh volatilitas harga.

    Presiden Komisi Eropa itu juga mengatakan bahwa Uni Eropa akan mempresentasikan rencana aksi elektrifikasi pada musim panas, bersamaan dengan upaya yang lebih luas untuk memodernisasi infrastruktur energi dan memperkuat keamanan ekonomi.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    7cloud.asia – Ketegangan politik di ibu kota Amerika Serikat, DC Washington memuncak menjelang tenggat tengah malam yang dihadapi Presiden Donald Trump.

    Ia dituntut segera mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer AS terhadap Iran, Sebuah kewajiban hukum yang jika diabaikan berpotensi memicu konflik konstitusional serius.

    Batas waktu 60 hari ini mulai berjalan sejak pemerintahan Trump melaporkan operasi militer ke Kongres pada awal Maret.

    Berdasarkan War Powers Act, Donald Trump harus menghentikan atau mengurangi operasi militer di Iran jika tidak memperoleh otorisasi resmi dari parlemen dalam periode tersebut.

    Namun hingga tenggat tiba, belum ada persetujuan dari Kongres. Situasi ini membuka potensi benturan langsung antara Gedung Putih dan lembaga legislatif.

    Akhirnya, pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat Donald Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Kongres yang menegaskan bahwa ia tidak wajib meminta otorisasi dari parlemen untuk melanjutkan operasi militer di Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat memperpanjang gencatan senjata

    Trump berargumen bahwa undang-undang yang mewajibkan otorisasi tersebut tidak berlaku dalam situasi saat ini.

    Ia mengeklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai pada 7 April lalu secara otomatis menghentikan hitungan mundur masa berlaku operasi militer yang diatur oleh undang-undang.

    Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, jika presiden mengerahkan pasukan AS ke medan perang tanpa otorisasi kongres, mereka harus mengakhiri operasi tersebut setelah 60 hari jika badan legislatif tidak memberikan izin untuk melanjutkan penggunaan pasukan dalam misi tersebut.

    Undang-undang tersebut juga mengizinkan presiden untuk memperpanjang tugas selama 30 hari guna membawa pasukan pulang dengan aman, bukan memperpanjang pertempuran.

    Persyaratan tidak konstitusional
    Saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Jumat, Trump menegaskan bahwa dia tidak perlu meminta Kongres untuk memperpanjang perang di Iran.

    “Karena hal itu belum pernah diminta sebelumnya. Persyaratan tersebut tidak konstitusional,” kata Trump, dikutip dari New York Times, Jumat.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump gagalkan perundingan damai Iran-AS

    Padahal, Kongres telah mengizinkan pengerahan pasukan ke dalam konflik besar lebih dari 60 hari sejak diberlakukannya Resolusi Kekuatan Perang, termasuk perang di Irak dan Afghanistan, serta operasi yang lebih kecil seperti misi perdamaian pada 1983 di Lebanon.

    Partai Demokrat mengatakan, pemerintahan Trump tidak mencerminkan realitas di lapangan. Sebab, puluhan ribu pasukan AS masih berada di wilayah tersebut dan blokade Selat Hormuz masih berlaku.

    “Presiden Trump memasuki perang ini tanpa strategi dan tanpa otorisasi hukum, dan pengumuman hari ini tidak mengubah kedua fakta tersebut,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire yang juga duduk di panel Angkatan Bersenjata dan Alokasi Anggaran Pertahanan, dalam sebuah pernyataan.

    Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin minoritas, menggunakan kata-kata kasar untuk mengecam pernyataan presiden sebagai omong kosong.

    “Ini adalah perang ilegal dan setiap hari Partai Republik tetap terlibat dan membiarkannya berlanjut. Nyawa terancam, kekacauan meletus dan harga meningkat, sementara rakyat Amerika menanggung biayanya,” ujarnya.

    Surat-surat itu muncul ketika Trump masih mengancam akan melanjutkan konflik dengan Iran jika negara itu tidak mengizinkan pengiriman melalui selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya.

    “Ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap AS dan Angkatan Bersenjata kita tetap signifikan,” ujar Donald Trump berkilah.

  • Militer Iran Pastikan Semua Kapal yang Melintasi Selat Hormuz Harus Sizin Mereka

    Militer Iran Pastikan Semua Kapal yang Melintasi Selat Hormuz Harus Sizin Mereka

    7cloud.asia – Juru bicara militer Iran Mohammad Akraminia memastikan angkatan bersenjata negaranya saat ini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz.

    Dalam rekaman pernyataannya yang disiarkan oleh media Iran, Sabtu (2/5/2026), Akraminia menegaskan tidak ada kapal, baik milik sekutu maupun musuh, yang dapat melintasi jalur perairan tersebut tanpa izin militer Iran.

    “Mengendalikan Selat Hormuz merupakan “hak inheren” Iran, yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan oleh otoritas Iran,” kata Akraminia.

    “Saat ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran di wilayah barat dan militer negara di wilayah timur mengendalikan selat tersebut dengan kekuatan, dan tidak ada kapal, baik milik kawan maupun lawan, yang berhak melewatinya tanpa izin dan otorisasi dari pasukan kami,” ujarnya.

    Baca: Gagal kantungi persetujuan Kongres, Donald Trump harus segera akhiri operasi militer AS di Iran

    Sementara itu, kantor berita semiresmi Iran, Fars dengan mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hamid Ghanbari, melaporkan bahwa Teheran menerima permintaan untuk melonggarkan pengawasan terhadap Selat Hormuz.

    “Berbagai negara dengan cemas dan secara mendesak meminta Iran melalui teleks dan surat untuk mengizinkan kapal mereka melewati Selat Hormuz,” demikian laporan Fars.

    Iran memperketat kendalinya atas Selat Hormuz mulai 28 Februari, ketika negara itu melarang jalur aman bagi kapal-kapal milik atau yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat, menyusul serangan gabungan AS-Israel ke wilayah Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata

    Sementara Kapal induk milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford dilaporkan telah berlayar meninggalkan Timur Tengah.

    Dengan ditariknya USS Gerald R. Ford, kini militer AS hanya menyisakan dua kapal induk AS di kawasan tersebut, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. Bush.

    Sementara blokade militer AS terhadap Selat Hormuz masih berlanjut. Kapal induk USS Gerald R. Ford telah berada di laut selama lebih dari 10 bulan. Hal itu memecahkan rekor masa operasional terlama untuk kapal induk AS pasca-Perang Vietnam.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Gencatan Senjata Iran-AS Jalan di Tempat: Keselamatan Pelayaran di Selat Hormuz Jadi Taruhan

    Gencatan Senjata Iran-AS Jalan di Tempat: Keselamatan Pelayaran di Selat Hormuz Jadi Taruhan

    7cloud.asia – Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah memasuki bulan ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Upaya deeskalasi setelah gencatan senjata yang dilakukan sejak 7 April tak kunjung menunjukkan hasil.

    Sejumlah isu hingga kini masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.

    Dalam perkembangannya, Iran pada 30 April telah menyerahkan, via Pakistan, usulan rencana perdamaian dengan AS yang terdiri dari 14 poin, serta mendorong agar kesepakatan segera dicapai agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka.

    Namun, Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5/2026) mengatakan bahwa usulan terbaru dari Iran yang sudah ia pelajari secara teliti tersebut “tak dapat diterima”.

    Sementara AS dan Iran tak kunjung mencapai titik temu untuk mengakhiri perang, dampak ekonomi dari konflik tersebut tak berhenti merongrong negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

    Blokade Selat Hormuz
    Selat Hormuz merupakan jalur distribusi untuk 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG yang diproduksi negara-negara di Teluk Persia ke pasar global, yang membuat jalur lalu lintas laut tersebut bernilai sangat strategis.

    Akan tetapi, karena alasan yang sama, jalur tersebut kini menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam negosiasi AS-Iran, dengan kedua pihak berseteru saling berbeda visi soal Selat Hormuz ke depannya.

    Meski kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada 7 April, Trump justru memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur perairan tersebut sejak 13 April.

    Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa di tengah belum tercapainya kesepakatan damai, Iran sedang menciptakan “tatanan baru” di Selat Hormuz untuk menghilangkan “kejahatan” AS dan sekutunya.

    “Keamanan lalu lintas pelayaran dan energi terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui pelanggaran gencatan senjata dan blokade. Tetapi, kejahatan merekan akan berakhir,” kata dia.

    Sementara itu, dalam upaya terbarunya membuka pelayaran, Presiden Trump pada Minggu (3/5/2026) mengumumkan Project Freedom, yakni sebuah operasi membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz untuk keluar dari wilayah laut itu.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan dukungan militer AS untuk operasi tersebut mencakup kapal rudal perusak dengan pemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.

    Operasi militer itu dimulai pada Senin pagi.

    Selain itu, AS juga terus mendesak kontribusi dari sekutu-sekutunya di Eropa untuk membantu “membebaskan” selat Hormuz, dengan sesumbar ancaman ditebarkan Trump kepada negara-negara yang ogah membantu.

    Pada Kamis (30/4/2026), Trump berkata mempertimbangkan pengurangan pasukan AS di Jerman, kemudian Spanyol, dan Italia karena menilai para sekutu Eropanya tidak membantu AS dalam operasi melawan Iran.

    Sentimen yang sama juga sempat disampaikan Trump pada April lalu saat ia mengaku AS tak dapat lagi mengandalkan sekutunya dari Eropa, sehingga ia sangat mempertimbangkan menarik AS dari aliansi NATO.

    Merespons tuntutan Trump, Jerman akhirnya setuju mengerahkan kapal penyapu ranjau “Fulda” ke Selat Hormuz untuk misi pengamanan maritim internasional.

    Sebaliknya, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih kukuh menolak terlibat dalam operasi militer AS di Selat Hormuz dengan dalih langkah tersebut “belum memiliki kejelasan”.

  • Donald Trump Tunda Pelaksanaan Project Freedom: Membuka Peluang Damai Iran-AS

    Donald Trump Tunda Pelaksanaan Project Freedom: Membuka Peluang Damai Iran-AS

    7cloud.asia – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menunda Project Freedom di Selat Hormuz disambut positif Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif yang saat ini memediasi perundingan Iran dan AS.

    Dalam pernyataannya pada Rabu (6/5/2026) Shehbaz menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan positif untuk meredakan ketegangan regional di Teluk Persia..

    Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, Shehbaz menyebutkan bahwa tanggapan Donald Trump terhadap permintaan yang diajukan oleh Pakistan dan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, akan sangat membantu dalam memajukan perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi regional selama periode yang sensitif ini.

    Dia menuturkan bahwa Pakistan tetap berkomitmen kuat untuk mendorong sikap menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui dialog serta diplomasi.

    Baca: Perundingan Damai Iran-AS Jalan di Tempat

    Dia menekankan bahwa keterlibatan damai tetap menjadi hal yang esensial bagi stabilitas jangka panjang.

    “Kami sangat berharap bahwa momentum saat ini akan mengarah pada kesepakatan yang menjamin perdamaian dan stabilitas berkelanjutan bagi kawasan tersebut dan sekitarnya,” ujarnya.

    Sebelumnya pada Selasa (5/5/2026), Donald Trump mengatakan bahwa Project Freedom, yakni operasi militer AS yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz, akan ditangguhkan.

    Langkah ini guna melihat apakah kesepakatan damai antara Washington dan Teheran dapat dicapai.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    “Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, keberhasilan militer luar biasa yang telah kami capai selama operasi militer terhadap negara Iran dan,

    “selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Kami telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom (pergerakan kapal melalui Selat Hormuz) akan dijeda untuk waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan (damai dengan Iran) itu dapat difinalisasi dan ditandatangani,” tulis Trump selanjutnya.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua-Sputnik

  • Iran Siapkan UU Pungutan di Selat Hormuz

    Iran Siapkan UU Pungutan di Selat Hormuz

    7cloud.asia – Parlemen Iran sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz, termasuk pungutan biaya melintas dan larangan bagi kapal AS dan Israel.

    “RUU terkait rezim hukum di Selat Hormuz telah siap,” kata Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Jumat (8/5/2026), seperti dikutip kantor berita Fars.

    Ebrahim menambahkan bahwa RUU tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna parlemen sebelum diserahkan kepada Dewan Wali untuk mendapatkan persetujuan.

    Komisi parlemen itu sebelumnya telah menyetujui rancangan awal UU tersebut, yang mengatur mekanisme pungutan di Selat Hormuz.

    Baca: Perundingan Damai Iran-AS Jalan di Tempat, Keselamatan Pelayaran di Selat Hormuz Jadi Taruhan

    RUU itu juga mencakup larangan melintas bagi kapal AS, Israel, dan negara-negara yang terlibat dalam kebijakan sanksi terhadap Iran.

    Bank sentral Iran juga disebut telah membuka empat rekening baru dalam mata uang rial Iran, yuan, dolar AS, dan euro, untuk menampung pembayaran pungutan di Selat Hormuz.

    Pada 28 Februari, AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Serangan sepihak ini memicu serangan balasan dari Iran.

    Iran kemudian menutup Selat Hormuz dan mengancam akan menembak kapal yang nekad melintasi jalur utama minyak dunia itu tanpa seizin militer Iran.

    Baca: Meski Tak Percaya pada Amerika Serikat, Iran Siap Menempuh Jalur Diplomasi

    Pada 8 April, gencatan senjata disepakati dengan mediasi Pakistan, tetapi tahap pertama perundingan damai di Islamabad, Pakisatan pada 11 April gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

    Meski kedua pihak tak lagi saling serang, AS telah memblokade lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz.

    Pakistan sebagai mediator masih terus berupaya untuk memfasilitasi putaran baru perundingan antara AS dan Iran.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • Inggris dan Prancis Jadi Tuan Rumah Konferensi Membahas Keamanan Selat Hormuz

    Inggris dan Prancis Jadi Tuan Rumah Konferensi Membahas Keamanan Selat Hormuz

    7cloud.asia – Inggris dan Prancis menjadi tuan rumah pertemuan para menteri pertahanan dari koalisi lebih dari 40 negara terkait Selat Hormuz.

    Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (12/5/2026) tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Inggris John Healey dan Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin.

    Lebih dari 40 negara diperkirakan akan bergabung dalam konferensi tingkat tinggi pertama yang berfokus pada upaya keamanan maritim terkoordinasi di Selat Hormuz.

    Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional setelah konflik AS-Iran mengganggu rute pelayaran melalui jalur utama untuk pasokan energi dan pupuk global itu.

    Baca: Perundingan Damai Iran-AS Jalan di Tempat

    Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan dirinya akan ikut berpartisipasi dalam pertemuan daring mengenai situasi di Selat Hormuz yang diselenggarakan Inggris dan Prancis pada Selasa.

    “Hari ini, pukul 23.00 (21.00 WIB), saya akan mengikuti pertemuan daring mengenai Selat Hormuz, yang diselenggarakan oleh Inggris dan Prancis,” kata Koizumi dalam pertemuan komite pertahanan majelis rendah parlemen.

    Korea Selatan juga akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan tentang keamanan di Selat Hormuz.

    Baca: Iran Ajukan Syarat Akhiri Perang, yakni Cabut Sanksi terhadap Iran dan Buka Selat Hormuz

    Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korsel Mayjen Angkatan Darat Woo Kyung-suk akan menghadiri pertemuan virtual ini, demikian laporan Kantor Berita Yonhap.

    Ketegangan meliputi Selat Hormuz, pasca serangan sepihak yang dilancarkan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Serangan ini dibalas Iran yang kemudian menutup Selat Hormuz.

    Meski telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, ketegangan tetap meliputi Selat Hormuz. Apalagi, militer AS hingga kini masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-Sputnik-RIA Novosti

  • China dan AS Sepakati Agar Selat Hormuz Tetap Terbuka

    China dan AS Sepakati Agar Selat Hormuz Tetap Terbuka

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global.

    Demikian disebutkan dalam keterangan Gedung Putih pada Kamis usai pertemuan puncak AS-China di Beijing, Kamis (14/5/2026).

    NBC News mengutip pernyataan Gedung Putih, melaporkan bahwa kedua negara tampaknya lebih banyak membahas perang Iran dan situasi Selat Hormuz tanpa menyinggung isu Taiwan.

    Gedung Putih menyebut Xi menegaskan penolakan China terhadap militerisasi Selat Hormuz maupun upaya mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di jalur tersebut.

    Baca: Inggris dan Prancis Jadi Tuan Rumah Konferensi Membahas Keamanan Selat Hormuz

    Xi juga menyatakan minat China untuk membeli lebih banyak minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz di masa depan. Kedua negara juga sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump dan Xi juga membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi, termasuk perluasan akses pasar bagi perusahaan Amerika di China dan peningkatan investasi China di sektor industri AS.

    Trump dan Xi juga menyoroti pentingnya menghentikan aliran prekursor fentanyl ke AS serta meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika oleh China.

    Baca: Iran Ajukan Syarat Akhiri Perang, yakni Cabut Sanksi terhadap Iran dan Buka Selat Hormuz

    Sementara itu, kantor berita pemerintah China Xinhua News Agency melaporkan bahwa Xi mengingatkan bahwa hubungan kedua negara dapat memicu bentrokan bahkan konflik jika isu Taiwan tidak ditangani dengan baik.

    Xi juga menegaskan hubungan ekonomi China dan AS bersifat saling menguntungkan dan dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.

    Menurut Xinhua, kedua negara sepakat membangun hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif sebagai panduan hubungan strategis dalam tiga tahun ke depan dan seterusnya.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Iran Rampungkan Mekanisme Lalu Lintas Maritim di Selat Hormuz

    Iran Rampungkan Mekanisme Lalu Lintas Maritim di Selat Hormuz

    7cloud.asia – Iran telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz.

    Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (16/5/2026) Teheran menyatakan, pihaknya akan mengenakan biaya “atas layanan khusus” yang diberikan dalam sistem tersebut.

    “Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya,” tulis Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, di platform media sosial X.

    Sambil menyatakan bahwa Teheran akan segera mengumumkan rencana tersebut, Azizi menambahkan: “Rute ini akan tetap tertutup bagi operator dari apa yang disebut sebagai Project Freedom.”

    Baca: China dan AS Sepakat Selat Hormuz Tetap Terbuka

    Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen.

    Sejak 13 April, AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di selat tersebut.

    Baca: Iran Syaratkan Pencabuta Sanksi dan Setop Blokade Selat Hormuz untuk Akhiri Perang

    Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan “Project Freedom” pada awal Mei, dengan janji akan mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

    Janji tersebut dibuat Trump, meskipun Iran menegaskan bahwa setiap pelayaran melalui jalur perairan strategis itu memerlukan persetujuan sebelumnya dari Teheran.

    Namun, kemudian Trump mengumumkan penangguhan inisiatif tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Iran Resmi Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Selat Hormuz

    Iran Resmi Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Selat Hormuz

    7cloud.asia – Iran resmi mengumumkan pembentukan badan khusus yakni Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority/PGSA) yang bertugas mengelola Selat Hormuz.

    Dilansir di akun X resminya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan bahwa PGSA akan bertugas memberikan “pembaruan secara real-time tentang operasi Selat Hormuz dan perkembangan terbaru”.

    Akun X Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) juga membagikan unggahan serupa.

    Dilansir CNBC, Iran memblokir jalur logistik yang melewati Selat Hormuz, setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan sepihak pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata juga mulai berlaku sejak 8 April, di tengah negosiasi alot kedua pihak.

    Pemblokiran Iran atas selat vital tersebut mengguncang pasar global. Pada saat yang sama, AS juga memberlakukan blokade angkatan laut yang berangkat dari dan menuju pelabuhan Iran.

    Sejak perang dimulai, Iran telah berulang kali mengatakan bahwa lalu lintas maritim melalui selat tersebut “tidak akan kembali ke status sebelum perang”.

    Bulan lalu Iran bahkan mengaku telah menerima pendapatan pertama dari tol di jalur air tersebut.

    Pekan lalu, Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi, mengatakan Iran telah “menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas” lewat Selat Hormuz.

    Azizi mengatakan mekanisme tersebut akan segera diumumkan.

    Iran memblokir jalur logistik yang melewati Selat Hormuz, setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan sepihak pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata juga mulai berlaku sejak 8 April, di tengah negosiasi alot kedua pihak.

    Pemblokiran Iran atas selat vital tersebut mengguncang pasar global. Pada saat yang sama, AS juga memberlakukan blokade angkatan laut yang berangkat dari dan menuju pelabuhan Iran.

    Sejak perang dimulai, Iran telah berulang kali mengatakan bahwa lalu lintas maritim melalui selat tersebut “tidak akan kembali ke status sebelum perang”.

    Bulan lalu Iran bahkan mengaku telah menerima pendapatan pertama dari tol di jalur air tersebut.

    Pekan lalu, Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi, mengatakan Iran telah “menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas” lewat Selat Hormuz.

    Azizi mengatakan mekanisme tersebut akan segera diumumkan.