ruangkota

Tag: lingkungan

  • Penetapan Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga Menjadi Kawasan Konservasi Nasional

    Penetapan Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga Menjadi Kawasan Konservasi Nasional

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan urgensi penetapan Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan konservasi nasional dan warisan dunia.

    Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab krisis iklim, deforestasi, serta meningkatnya risiko bencana ekologis di Kawasan Wallacea.

    “Pengusulan Taman Nasional dan Warisan Dunia merupakan langkah preventif berbasis bukti ilmiah, bukan keputusan politis,” ujar Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, Prof. Hendra Gunawan, dalam Konferensi Wallacea Expeditions pada Senin (5/1/2025) di Kendari.

    Konferensi ini membahas usulan pembentukan kawasan konservasi berbasis lanskap seluas sekitar 6.000 kilometer persegi yang mencakup wilayah Sombori, Matarombeo, Tangkelemboke, dan pegunungan Mekongga di Sulawesi Tenggara.

    Menurut Prof. Hendra, data riset menunjukkan kawasan Wallacea telah kehilangan sekitar 1,37 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir, dengan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan.

    Kompleks Pegunungan Mekongga (±258.519 ha), sebagai bagian dari kawasan yang diusulkan, menurutnya, memiliki peran ekologis krusial sebagai hulu 3 daerah aliran sungai (DAS) dan 30 sungai yang menopang sistem hidrologi regional.

    Baca: Pembangunan mengancam laboratorium evolusi di kawasan Wallacea

    “Kawasan ini juga menyimpan bentang ekosistem langka, mulai dari hutan sub-montana hingga sub-alpin, yang menjadi habitat berbagai satwa endemik Sulawesi seperti anoa, babirusa, rangkong Sulawesi, hingga tarsius,” jelasnya.

    Prof. Hendra meyakini, hasil riset International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) dan rangkaian Wallacea Scientific Expedition Series mengungkap potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa.

    Sejumlah spesies mamalia, flora, serangga, serta ratusan mikroorganisme diduga merupakan spesies baru yang belum pernah dideskripsikan secara ilmiah.

    Dilansir di akun instagram @armanbotanica, kawasan Matarombeo adalah rumah bagi flora dan fauna karst endemik, mamalia, reptil, epifit tropis.

    Sedangkan Hiuka adalah habitat air tawar yang unik, dan Sombori merupakan daerah transisi darat–laut yang sangat penting bagi burung, kelelawar, biota pesisir.

    Baca: Nilai strategis ekosistem Kawasan Wallacea untuk keanekaragaman hayati dunia

    Sementera kawasan Tangkelemboke yang berupa hutan pegunungan, merupakan sumber genetik flora dan habitat terakhir di Sulawesi Tenggara.

    BRIN menilai momentum kebijakan saat ini sangat krusial untuk menghidupkan kembali komitmen daerah yang telah dideklarasikan sejak 2013.

    Penetapan Taman Nasional dan Warisan Dunia dinilai bukan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai instrumen perlindungan ekologis jangka panjang yang menjamin ketahanan air, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Menunda penetapan berarti mempertaruhkan masa depan. Bertindak sekarang adalah investasi ekologis bagi generasi mendatang,” pungkas Hendra.

    Dukungan terhadap pengusulan kawasan konservasi ini juga datang dari berbagai pemangku kepentingan.

    Baca: Pulau Sulawesi kaya akan satwa endemik unik

    Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. La Ode Santiaji Bande, menilai Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga memiliki nilai biodiversitas, geologi, dan arkeologi yang layak diakui sebagai warisan dunia.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerahkan proses penetapan kawasan tersebut kepada Kementerian Kehutanan.

    Dari sisi kebijakan nasional, Staf Khusus Kementerian Kehutanan, Silverius Oscar Unggul menegaskan bahwa pengusulan Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan hutan berbasis lanskap.

    Kebijakan ini termasuk pembentukan task force khusus dan penerapan moratorium aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai tinggi.

    Direktur Naturevolution International, Evrard Wendenbaum, menjelaskan bahwa selama lebih dari satu dekade, kolaborasi ilmiah internasional telah dilakukan untuk menghasilkan basis data terpadu sebagai landasan pengusulan kawasan lindung berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

  • Banjir Sumatera: Pembangunan yang Hanya Mengejar Pertumbuhan dan Investasi Berdampak Buruk pada Lingkungan

    Banjir Sumatera: Pembangunan yang Hanya Mengejar Pertumbuhan dan Investasi Berdampak Buruk pada Lingkungan

    7cloud.asia – Bencana ekologi banjir Sumatera harus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi berdampak buruk pada lingkungan.

    Karena itu, ke depan pembangunan harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

    Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna mengungkapkan, sejak jauh hari Komisi XII telah mengingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai.

    Imbasnya, muncul penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi tersebut yang dapat memicu bencana ekologis.

    Baca: Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Legislator dari Fraksi PKS ini lantas menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi kawasan hutan pinjam pakai.

    “Inilah yang kami maksud dengan utang ekologis, dan pemerintah harus mendorong agar segera dituntaskannya persoalan ini,” tegas Ateng dalam keterangannya kepada Parlementaria, Rabu (7/1/2025).

    Meski terdapat moratorium pembukaan lahan perkebunan, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya perusahaan yang memanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan secara ilegal.

    Bahkan, hal ini terjadi di kawasan hutan lindung seperti Tesso Nilo, yang kini disebut 60 persen lahannya telah berubah hinggamenjadi kebun sawit.

    Baca: Kemenhut diminta bongkar pelaku ilegal logging yang memicu banjir Sumatera

    “Ini bukan hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung,” ungkapnya.

    Ateng mengapresiasi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan.

    Pembentukan Satgas ini ia pandang dapat berimbas pada penanganan persoalan lingkungan lebih fokus dan tidak tumpang tindih.

    Menutup pernyataannya, Ateng meminta pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan revisi tata ruang berbasis KLHS, perusahaan harus melunasi kewajiban lingkungannya.

    Sementara, masyarakat diserukan tidak lagi mau diperalat oleh pengusaha nakal, serta akademisi diharapkan aktif memberi masukan kebijakan.

  • Amnesty Internasional Desak Pembebasan Aktivis dan Wartawan Pembela Lingkungan di Morowali

    Amnesty Internasional Desak Pembebasan Aktivis dan Wartawan Pembela Lingkungan di Morowali

    7cloud.asia – Amnesty Internasional mendesak polisi untuk segera membebaskan aktivis lingkungan dan wartawan di Morowali yang ditahan terkait konflik lahan tambang di daerah tersebut.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam pernyataan tertulisnya mendesak agar aparat menghentikan kesewenang-wenangan terhadap warga yang mempertahankan tanah mereka dalam konflik lahan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Dia menambahkan, kejadian ini sudah menjadi kekhawatiran masyarakat sipil terkait pemberlakuan KUHAP yang baru.

    “Tidak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk menunjukkan kesewenang-wenangannya setelah berlakunya KUHAP baru. Apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil akhirnya terjadi,“ ujarnya.

    Cara polisi menangani konflik agraria di Morowali mengirimkan pesan bahwa negara lemah menghadapi korporasi yang diduga melanggar hak warga atas tanah, tetapi sangat represif terhadap warga yang menjaga lingkungan dan mempertahankan tanah mereka.

    Amnesty Internasional Indonesia mengecam penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aktivis lingkungan di Morowali.

    Baca: KUHAP Baru dinilai mengancam keselamatan pembela lingkungan

    “Jangan kriminalisasi warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka,“ imbuh Usman.

    Penangkapan aktivis lingkungan berinisial AD pada 3 Januari lalu memicu eskalasi konflik di Morowali

    Tuduhan diskriminasi ras dan etnis yang dilaporkan oleh pihak perusahaan tambang patut dipertanyakan, mengingat AD dikenal vokal mengkritik dugaan penyerobotan lahan dan mangrove.

    Usman menambahkan, kriminalisasi terhadap pembela hak warga atas tanah dan lingkungan semacam ini mencerminkan praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), di mana instrumen hukum pidana digunakan untuk membungkam partisipasi publik yang sah dan dilindungi konstitusi.

    Padahal, aksi menjaga hak warga atas tanah dan lingkungan hidup, termasuk penolakan warga terhadap tambang, dilindungi oleh ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik (Anti-SLAPP).

    Respons aparat pasca-insiden pembakaran kantor perusahaan tambang semakin memperkuat kesan represif. Pengerahan aparat bersenjata lengkap ke permukiman sipil dan penangkapan tanpa prosedur yang jelas melanggar prinsip due process of law.

    Baca: PN Poso Kabulkan Gugatan WALHI terhadap Perusahaan Pencemar Lingkungan di Morowali

    Praktik over-policing ini bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya hak atas kebebasan, rasa aman, dan peradilan yang adil.

    Pola serupa juga tampak dalam dugaan penganiayaan terhadap seorang nenek di Pasaman, Sumatera Barat, yang menolak tambang emas ilegal di lahannya.

    Kasus ini menunjukkan bagaimana warga yang mempertahankan ruang hidupnya justru menjadi korban kekerasan. Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Polisi harus mengusut tindakan kekerasan ini secara tuntas.

    Insiden Morowali menegaskan kecenderungan negara yang sering bertindak sebagai “keamanan swasta” bagi kepentingan korporasi ekstraktif alih-alih melindungi warga. Padahal investasi tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.

    Aktivis AD yang ditangkap hanya karena memperjuangkan hak warga atas tanah. Amnesty Internasional mendesak dilakukannya investigasi independen atas tindakan aparat yang represif terhadap warga di Desa Torete.

    Polisi juga harus mengedepankan nilai-nilai HAM dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pembakaran gedung milik perusahaan tambang.

    Negara juga harus menjamin perlindungan terhadap hak berekspresi dan berkumpul warga, sekaligus memastikan pembangunan berlangsung dengan partisipasi bermakna dan persetujuan masyarakat terdampak.

    Baca: Geotermal disebut rendah emisi tapi mengapa menuai penolakan

     

  • Festival Tenun Iban Sadap: Ketika Menenun Menjadi Cara Menjaga Kelestarian Lingkungan

    Festival Tenun Iban Sadap: Ketika Menenun Menjadi Cara Menjaga Kelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Di penghujung tahun 2025 lalu, masyarakat Rumah Panjang Sadap dan sejumlah lembaga seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Forest Watch Indonesia (FWI), WWF Indonesia, Yayasan Pelestari Budaya Dayak, Matata, Rekam Nusantara Foundation dan Rangkong Indonesia menggelar Festival Tenun Iban Sadap.

    Dengan tema “Merawat Alam, Menenun Pengetahuan” Festival Tenun Iban Sadap menghadirkan serangkaian kegiatan, mulai dari pameran tenun, workshop pewarna alam, kelas menenun.

    Seminar budaya, penanaman tanaman pewarna alam, pertunjukan seni, hingga kunjungan ke ruang hidup masyarakat adat makin menghidupkan Festival Tenun Iban Sadap

    Festival Tenun Iban Sadap 2025 bukan hanya sebuah acara, tetapi gerakan budaya yang memulihkan hubungan antara manusia, pengetahuan leluhur dan alam. Di tangan para penenun, benang bukan sekadar bahan, ia adalah memori, doa dan masa depan.

    Festival Tenun Iban Sadap adalah sebuah respon atas kelestarian hutan yang juga berpengaruh atas keberlangsungan tradisi yang dilakukan masyarakat adat.

    Moses Bungkong, Ketua Panitia Festival Tenun Iban Sadap mengatakan, “Festival ini adalah perayaan hubungan manusia, alam dan pengetahuan leluhur yang terus hidup di dalam rumah panjang kami”.

     

     

    Tenun dan pelestarian lingkungan
    Komunitas Dayak Iban Sadap Ketemenggungan Iban Batang Kanyau, terletak di Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang mempunyai luas wilayah adat 5.785,45 Hektare dan dikenal luas sebagai salah satu komunitas yang masih aktif melestarikan tradisi menenun.

    Tenun Iban Sadap menggunakan pewarna alami yang bersumber dari hasil hutan seperti daun, serbuk batang, kulit dan akar tumbuhan

    Baca: Festival Tenun di desa wisata Sukarare Lombok

    Tenun, penggunaan pewarna alam, serta regenerasi penenun muda dipandang sebagai elemen penting dalam keberlanjutan adat, kelangsungan ekonomi keluarga dan perlindungan ekologis hutan adat.

    Kegiatan ini adalah implementasi nyata dari Perencanaan Pengelolaan Wilayah Adat masyarakat Sadap. Melalui tenun dan pewarna alam, masyarakat memperkuat identitas budaya sekaligus menjaga hutan adat sebagai sumber kehidupan.

    ”Harapannya, ke depan motif tenun Iban Sadap dapat didaftarkan sebagai kekayaan milik komunitas, jadi tidak bisa ditiru oleh kelompok lain,” kata Herkulanus Sutomo Manna,
    dari AMAN Kapuas Hulu.

    Tomo juga mengajak semua pihak ke depannya turut mendukung inisitif baik yang dilakukan oleh masyarakat adat, baik pemerintah, dunia usaha, kalangan NGO dan para tokoh masyarakat bahu membahu, sehingga festival ini tidak berhenti disini saja,

    Festival ini diisi dengan kegiatan seperti workshop proses menenun, peragaan pakaian iban sesuai adat, mempelajari teknik pewarna alam, mengikuti seminar warisan budaya, pertunjukan seni, pemutaran film.

    Juga penanaman pohon tanaman pewarna alam, merasakan kehidupan rumah panjang sebagai ruang budaya hidup.

    Program ini diselenggarakan agar pengunjung mengetahui secara langsung bagaimana
    kehidupan masyarakat adat dalam memelihara hutannya. Pengunjung bisa melakukan perjalanan ke pondok hutan melalui susur sungai serta menyusuri hutan dengan berjalan kaki.

    Baca: Wisata Wastra 2025 mengulik ragam batik khas Jawa Barat

    Mewakili Direktorat Jenderal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Budaya Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan, Yulianus Limbeng, mengapresiasi upaya komunitas Rumah Panjang Iban Sadap yang menyelenggarakan perayaan tenun ini.

    Dia menekankan pentingnya upaya pendaftaran Hak Kekayaan Komunal ini ke Dana Indonesiana. Dana Indonesiana adalah skema dukungan yang dibuka sebesar-besarnya bagi upaya pelestarian adat dan budaya.

    Keunikan Tenun Iban Sadap.
    Tenun Iban Sadap dikenal bukan hanya karena kualitasnya yang rumit dan motif khasnya, tetapi juga karena filosofi yang terkandung di dalamnya.

    Beragam motif dikenal dalam Tenun Iban Sadap, seperti otif tauk randau entimau, silup langit, karak jangkit, tersang pedara dan lainnya bukan sekadar pola visual.

    Setiap garis, warna dan motif merekam jejak memori leluhur, hubungan spiritual dengan alam, serta struktur sosial masyarakat adat.

    Tenun sebagai penjaga hutan dan warisan leluhur. Bagi masyarakat Iban Sadap, praktik menenun bukan hanya kegiatan produksi, tetapi tindakan merawat dan memperkuat hubungan dengan alam.

    Hutan adat menyediakan pewarna alam, bahan baku dan inspirasi motif; sementara tenun menjadi media untuk meneruskan nilai spiritual, kosmologi Iban dan kedekatan dengan alam kepada generasi muda.

    Baca: Wastra langka hasil akulturasi budaya di Indonesia

    Hilangnya hutan adat berarti akan mengancam keberlanjutan Tenun Iban Sadap yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya masyarakat adat setempat.

    Tenun menjadi bukti bahwa perlindungan hutan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga bagian dari keberlanjutan budaya, karena ketika hutan hilang warisan menenun pun ikut terancam.

    Saat menutup rangkaian kegiatan Festival Tenun Iban Sadap 2025, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Fathul Barri mengatakan, suksesnya penyelenggaraan Festival Tenun Iban berbagai prospek kedepan yang akan ditindaklanjuti setelah Festival ini.

    Mari kita tetap lestarikan Tenun Iban, karena ketika budaya lestari, alam terjaga, dan masyarakat berdaya, kita sedang menenun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Festival Tenun Iban Sadap yang diselenggarakan Masyarakat Adat Dayak Iban Sadap menjadi momen penting untuk kembali mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa masyarakat adat telah beratus tahun menyeimbangkan kembali hubungan dengan alam.

    Masyarakat adat juga telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi di tengah perubahan lingkungan, krisis iklim dan modernisasi.

    Perjuangan ini perlu didukung oleh komunitas lain. Selain itu berharap negara mendorong keterlibatan dan kebijakan penuh mengenai masyarakat adat.

  • Gerakan Jumat Menanam: Mampukah Menghijaukan Jakarta?

    Gerakan Jumat Menanam: Mampukah Menghijaukan Jakarta?

    7cloud.asia – Gerakan Jumat Menanam Pohon yang dicanangkan Dinas Pertamanan dan Hutan kota DKI Jakarta berhasil menanam ribuan pohon di lima wilayah Jakarta, sepanjang tahun 2025.

    Ribuan pohon ini ditanam untuk menambah ruang terbuka hijau yang masih sangat kurang di Jakarta. Penanaman pohon sekaligus sebagai upaya meredam polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.

    Jenis pohon yang ditanam terdiri atas pohon pelindung dan produktif, seperti tabebuya, ketapang kencana, trembesi, mahoni, matoa, mundu, kamboja, dan jenis lainnya.

    Namun demikian, tidak ada data pasti bagaimana kelangsungan ribuan pohon yang telah ditanam tersebut.

    Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan penghijauan dengan menanam sebanyak 1.099 pohon di 10 wilayah kecamatan sepanjang tahun 2025.

    “Penanaman dilakukan melalui program rutin Jumat Menanam maupun kegiatan lainnya,” ujarKepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan, Herlina Merinda Kamis (8/1/2025) seperti dikutip beritajakarta.id

    Herlina menjelaskan, penanaman difokuskan pada lahan-lahan yang terlihat gersang, seperti taman, taman pemakaman umum (TPU), RPTRA, jalur hijau, dan lokasi lainnya.

    Herlina merinci, penanaman terbanyak dilakukan pada Februari dengan jumlah 222 pohon, disusul Januari 152 pohon, dan Juli 111 pohon. Sementara itu, penanaman terendah tercatat pada Oktober dengan jumlah 39 pohon.

    “Berdasarkan wilayah, Kecamatan Jagakarsa menjadi lokasi dengan jumlah penanaman terbanyak, yakni 265 pohon sepanjang tahun 2025. Adapun Kecamatan Mampang Prapatan mencatat jumlah penanaman paling sedikit, yaitu 57 pohon,” bebernya.

    Herlina menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan terus mengintensifkan kegiatan penanaman, terutama di lahan-lahan yang gersang maupun untuk mengganti tanaman yang tidak tumbuh secara optimal.

    “Jakarta Selatan saat ini menjadi lokasi pembangunan sejumlah taman, salah satunya Taman Bendera Pusaka yang masih dalam proses pembangunan. Tentunya di lokasi tersebut akan dilakukan penghijauan secara optimal,” imbuhnya.

    Sementara, Sudin Tamhut Jakarta Timur berhasil menanam sebanyak 1.135 pohon di tahun 2025.

    Kepala Sudin Tamhut Jakarta Timur, Dwi Ponangsera mengatakan, ribuan pohon tersebut ditanam di 10 kecamatan, terutama pada lahan kosong yang memungkinkan untuk ditanami pepohonan.

    Menurutnya, lokasi penanaman meliputi tepi jalan protokol, jalan lingkungan, jalur hijau, taman, RPTRA, area waduk atau embung, hingga Taman Pemakaman Umum (TPU).

    “Seluruh pohon ini kami tanam untuk mendukung program penghijauan sekaligus meningkatkan kualitas udara,” ujarnya, Senin (5/1/2025).

    Dwi menjelaskan, jenis pohon yang ditanam antara lain Tabebuya Kuning, Tabebuya Pink, Mahoni, Trembesi, Kenari, Duku, Mangga, Rambutan, serta sejumlah jenis pohon lainnya.

    “Kami juga menanam tanaman hias sebanyak 289.612 polybag yang tersebar di 10 kecamatan,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman Sudin Tamhut Jakarta Timur, Made Widhi Adnyana Surya Pratita merinci, penanaman 1.135 pohon tersebut tersebar di Kecamatan Ciracas sebanyak 82 pohon, dan Cipayung 488 pohon.

    Kemudian, di Kecamatan Cakung 296 pohon, Duren Sawit 50 pohon, Kramat Jati 28 pohon, Makasar 45 pohon, Matraman 12 pohon, Pasar Rebo 25 pohon, dan Pulo Gadung 26 pohon.

    “Penanaman pohon ini dilakukan melalui kegiatan rutin Jumat Menanam, kerja bakti Minggu pagi, serta berbagai kegiatan lainnya,” bebernya.

    Ia menambahkan, untuk penanaman tanaman hias tersebar di sembilan kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Cipayung sebanyak 74.898 tanaman, Cakung 21.172 tanaman, dan Duren Sawit 12.350 tanaman.

    “Untuk di Kecamatan Kramat Jati 11.700 tanaman, Jatinegara 30.300 tanaman, Makasar 100 tanaman, Matraman 26.339 tanaman, Pasar Rebo 11.035 tanaman, dan Pulo Gadung 101.718 tanaman,” tandasnya.

  • Upaya Negara-negara di Dunia Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati

    Upaya Negara-negara di Dunia Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Pada tahun 2022, 196 negara mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework/GBF Kunming-Montreal), rencana paling ambisius di dunia untuk melindungi keanekaragaman hayati.

    Di bawah Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal ini, negara-negara telah berkomitmen untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 dan untuk hidup harmonis dengan alam pada tahun 2050.

    Rencana ini menetapkan empat tujuan jangka panjang untuk tahun 2050 dan 23 target untuk tahun 2030, termasuk melindungi 30 persen lahan dan laut serta memulihkan ekosistem yang terdegradasi.

    Oleh negaranegara penandatangan, Kerangka kerja ini dituangkan dalam dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional, (National Biodiversity Strategies and Action Plans/NBSAP) atau rencana setiap negara untuk melindungi alam.

    Di mana negara-negara penandatangan harus memperbarui dan menerapkan NBSAP yang mencerminkan tujuan dan target GBF.

    NBSAP adalah peta jalan nasional yang memandu bagaimana negara-negara melestarikan tumbuhan, hewan, dan ekosistem, serta bagaimana mereka menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.

    Baca: Masyarakat dunia harus mempercepat upaya konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati

    NBSAP penting karena semua orang bergantung pada alam untuk makanan, air, kesehatan, dan mata pencaharian. Namun, keanekaragaman hayati menurun dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Program Lingkungan PBB, UNEP mencatat, sekitar 40 persen lahan di dunia mengalami degradasi, hutan hilang setiap tahun, dan 1 juta spesies berisiko punah.

    Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional membantu negara-negara merespons krisis ini dengan memperkuat hukum lingkungan, memandu kebijakan publik, dan memobilisasi pendanaan nasional dan internasional untuk alam.

    “Tanpa NBSAP yang kuat, komitmen keanekaragaman hayati global tidak dapat dicapai,“ demikian pernyaaan yang dilansir di laman resmi UNEP

    Semua penduduk Bumi, terutama yang paling rentan, akan merasakan manfaat perlindungan keanekaragaman hayati.

    Pasalnya, hilangnya keanekaragaman hayati seringkali paling berdampak pada komunitas pedesaan, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal.

    Baca: Sejuta species di planet Bumi terancam punah

    Lahan yang terdegradasi dan penurunan kesuburan tanah mengurangi produksi pangan dan memicu kenaikan angka kemiskinan.

    Dengan memulihkan ekosistem dan mempromosikan penggunaan lahan berkelanjutan, NBSAP dapat meningkatkan mata pencaharian, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi ketidaksetaraan.

    NBSAP mendukung pembangunan berkelanjutan
    Alam adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 75 persen tanaman pangan bergantung pada penyerbuk, ekosistem yang sehat menyediakan sebagian besar air tawar dunia, dan hampir setengah dari aktivitas ekonomi global bergantung pada alam.

    NBSAP membantu melindungi sistem alam ini, mendukung kemajuan dalam bidang kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi—prioritas utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    NBSAP juga berkontribusi pada aksi iklim. Ekosistem yang sehat membantu mengatur iklim dengan hutan menyerap 2,6 miliar ton karbon dioksida setiap tahun dan lahan basah serta tanah menyimpan karbon dan mengurangi dampak banjir dan kekeringan.

    NBSAP membutuhkan pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat. Ini berarti melibatkan semua kementerian pemerintah, serta Masyarakat Adat dan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

    Keanekaragaman hayati harus diintegrasikan ke dalam perencanaan nasional di berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, energi, keuangan, pertambangan, dan infrastruktur.

    Baca: Deforestasi hancurkan keanekaragaman hayati

  • Tenggat Kian Dekat, Apa yang Sudah Dicapai dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global

    Tenggat Kian Dekat, Apa yang Sudah Dicapai dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global

     

    7cloud.asia – Pada tahun 2022, 196 negara mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework/GBF Kunming-Montreal), rencana paling ambisius di dunia untuk melindungi keanekaragaman hayati.

    Di bawah Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal ini, negara-negara telah berkomitmen untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 untuk selanjutnya hidup harmonis dengan alam dan lingkungan pada tahun 2050.

    Komitmen ini dituangkan dalam dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional, (National Biodiversity Strategies and Action Plans/NBSAP) atau rencana setiap negara untuk melindungi alam dan lingkungannya.

    Dengan tenggat waktu 2030 yang semakin dekat, negara-negara diharapkan telah memperbarui Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional mereka agar selaras dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global.

    Baca: Upaya dunia dalam menjaga keanekaragaman hayati 

    Namun, hingga 30 Desember 2025, hanya 66 negara yang telah menyerahkan rencana revisi
    Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional

    Program Lingkungan PBB (United Nation Environment Project/UNEP) mengingatkan negara-negara pentingnya untuk mempercepat tindakan/aksi. Negara-negara harus berupaya memperkuat implementasi pelestarian lingkungan.

    Hal ini termasuk memulihkan habitat, menegakkan hukum lingkungan, mengurangi spesies invasif, memobilisasi pendanaan, dan memastikan keterlibatan masyarakat yang bermakna.

    UNEP mendukung negara-negara dalam memperbarui dan mengimplementasikan NBSAP mereka dengan menyediakan bantuan teknis, pengembangan kapasitas, akses ke pendanaan.

    UNEP juga menyiapkan dan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman menjaga kelestarian keanekaragaman hayati mereka.

    Baca: Dunia harus mempercepat upaya konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati

    Selain itu juga ada Dana multilateral terbesar di dunia untuk lingkungan, Global Environment Facility (GEF).

    GEF saat ini mendanai dua proyek utama untuk membantu negara-negara memperbarui dan mengimplementasikan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP), yang keduanya dibantu oleh UNEP.

    UNEP juga mendukung proyek-proyek lebih lanjut dari Dana Keanekaragaman Hayati Kunming dan Proyek Dana Perwalian China tentang implementasi Kerangka Kerja tersebut, serta Kemitraan Akselerator NBSAP yang dipimpin oleh negara.

    Bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini membantu negara-negara di dunia mengubah komitmen keanekaragaman hayati global menjadi tindakan nyata.

    Baca: Deforestasi hancurkan keanekaragaman hayati

  • KLH Bakal Kembangkan 11 Kawasan Lanskap Mangrove

    KLH Bakal Kembangkan 11 Kawasan Lanskap Mangrove

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup merencanakan 11 kesatuan lanskap mangrove (KLM) sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional.

    Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Darat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Puji Iswari mengatakan, saat ini Indonesia baru mempunyai empat kesatuan lanskap mangrove yang berada di empat provinsi.

    “Dan nanti akan bertambah tujuh, Insya Allah sekitar 11,” katanya dalam sosialisasi daring Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove diikuti dari Jakarta, Jumat (9/1/2026)

    Penetapan kesatuan lanskap mangrove menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

    Kesatuan lanskap mangrove adalah konsep pengelolaan mangrove terintegrasi yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut beserta dengan sistem sosial ekonomi yang mempengaruhinya.

    Baca: Jutaan pohon mangrove ditanam dalam dua tahun terakhir

    KLH sudah menerbitkan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagai turunan dari PP Nomor 27 Tahun 2025 tersebut.

    Puji menjelaskan bahwa Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq sudah menandatangani Surat Keputusan Terkait Peta Mangrove Nasional 2025 yang menjadi dasar dari perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional.

    Peta Mangrove Nasional terbaru juga akan menjadi dasar penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

    “Ini yang akan membawa kita semua pada suatu muara yang kita namanya menjadi dokumen nasional terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional,” tuturnya.

    Sebelumnya, pengurus negara telah menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada 5 Juni 2025, untuk menjadi instrumen kolaborasi untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove hilang

    Pengurus negara, lewat Proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) pada 2024-2025, juga sudah melakukan penanaman lebih dari 20,880 juta batang mangrove di empat provinsi prioritas.

    Penanaman itu dilakukan di lahan seluas 15.574 hektare di empat provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur.

    Menurut Peta Mangrove Nasional 2024, luasan hutan mangrove Indonesia mencapai 3.440.464 atau 3,441 juta hektare dengan yang berada di dalam kawasan hutan mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau sekitar 79,6 persen dari total luasan.

    Sekitar 701.326 hektare berada di luar kawasan hutan atau areal peruntukan lain.

    Baca: Tantangan pelestarian hutan mangrove di Indonesia

  • Praktik Baik Konservasi: Bagaimana Kenya Sukses Melakukan Konservasi dengan Pendekatan Inklusif

    Praktik Baik Konservasi: Bagaimana Kenya Sukses Melakukan Konservasi dengan Pendekatan Inklusif

    7cloud.asia – “Perlakukan Bumi dengan baik: Bumi bukanlah pemberian dari orang tuamu, melainkan pinjaman dari anak-anakmu,” demikian bunyi sebuah peribahasa Kenya.

    Kearifan ini mencerminkan realitas ekonomi yang sangat penting bagi Kenya yang 42 persen PDB dan 70 persen lapangan kerja dihasilkan oleh sektor-sektor yang bergantung langsung pada modal alam dan jasa ekosistem, seperti pariwisata dan pertanian,

    Peribahasa ini juga memperingatkan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi masyarakat Kenya.

    Kenya, seperti sebagian besar dunia, telah mengalami penurunan signifikan dalam berbagai spesiesnya karena pertumbuhan penduduk yang cepat, perusakan habitat, dan dampak perubahan iklim.

    Sebagai tanggapan terhadap tantangan-tantangan mendesak ini, otoritas setempat telah mengembangkan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan sains, kebijakan, dan bisnis sambil memberdayakan masyarakat setempat.

    Upaya-upaya ini dapat memberikan contoh yang berharga bagi negara-negara lain di Afrika dan di seluruh dunia.

    Baca: Negara-negara ini mengubah caranya memperlakukan lingkungan

    “Kepemimpinan Kenya dalam tata kelola keanekaragaman hayati yang inklusif menawarkan harapan,” kata Doreen Lynn Robinson, Wakil Direktur Divisi Ekosistem di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

    Doreen menambahkan, apa yang dilakukan Kenya sangat penting, bukan hanya inspiratif, tetapi juga esensial. Bahwa para pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan komunitas bersama-sama memutuskan bagaimana melestarikan sumber daya alam dan habitat mereka.

    Seperti negara-negara lain, Kenya sedang menjalani proses penting untuk memperbarui Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) agar dokumen tersebut lebih selaras dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal (GBF).

    Kenya juga menggunakan jaringan dukungan global yang dibentuk di bawah GBF untuk mengakses saran ahli, pengetahuan ilmiah, dan teknologi baru, membantu negara tersebut menerapkan NBSAP-nya.

    GBF menetapkan target global yang ambisius untuk tahun 2030, yang mencakup konservasi dan pemulihan ekosistem, mengatasi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, dan memasukkan alam ke dalam pengambilan keputusan ekonomi.

    Dengan hanya empat tahun tersisa sebelum tenggat waktu 2030, negara-negara di dunia perlu memastikan bahwa NBSAP mereka selaras dengan target GBF dan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencapainya.

    Baca: Ini yang terjadi pada planet Bumi jika manusia tak segera mengubah caranya memperlakukan lingkungan

    “Memperbarui NBSAP adalah latihan yang kompleks,“ kata Doreen.

    Namun, ujian sebenarnya adalah menyatukan semua sektor pemerintah dengan seluruh masyarakat untuk mengubah kebijakan-kebijakan ini menjadi tindakan nyata di lapangan. Dan Kenya telah menciptakan mekanisme untuk mencapai hal tersebut.

    Sebagai bagian dari NBSAP-nya, Kenya telah menciptakan Mekanisme Koordinasi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBCM).

    Alih-alih memperlakukan keanekaragaman hayati sebagai urusan satu kementerian atau sektor saja, NBCM berupaya mengubah upaya-upaya yang terfragmentasi menjadi respons strategis yang terkoordinasi yang mewujudkan pendekatan “seluruh pemerintah, seluruh masyarakat.

    NBCM diinisiasi di bawah kepemimpinan Kementerian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kehutanan dan secara resmi diluncurkan pada Agustus 2024.

    NBCM ini menyatukan kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan komunitas lokal, kelompok pemuda, lembaga penelitian, mitra pembangunan, dan pelaku sektor swasta ke dalam satu platform koordinasi.

    Inilah yang menjadi kunci keberhasilan upaya konservasi di Kenya. Apa yang diraih dari NBCM ini akan kami ulas di tulisan selanjutnya.

    Baca: Apa yang sudah dicapai dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF)

  • Indonesia Eco Jamboree 2026 Dorong Aksi Lingkungan dan Energi Terbarukan

    Indonesia Eco Jamboree 2026 Dorong Aksi Lingkungan dan Energi Terbarukan

     

    7cloud.asia – Indonesia Eco Jamboree (IEJ) 2026 akan digelar pada 4–6 Februari 2026 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi lingkungan, aksi komunitas, dan inovasi transisi energi terbarukan.

    IEJ 2026 hadir sebagai respons atas meningkatnya persoalan lingkungan, khususnya masalah sampah, kebersihan, dan kesehatan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

    Dengan pendekatan edukatif dan aplikatif, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif publik dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

    Baca: Darurat Sampah di Sejumlah Kota, Momentum Reformasi Pengelolaan Sampah

    Panitia Indonesia Eco Jamboree 2026, S. Hamurwani mengatakan Pelaksanaan IEJ 2026 bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran lingkungan,mendorong aksi nyata pengelolaan sampah.

    Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung ekonomi hijau dan UMKM ramah lingkungan serta memperkuat peran komunitas sebagai agen perubahan.

    “Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata berupa lingkungan yang lebih bersih dan sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta lahirnya inovasi lokal yang berkelanjutan,” kata Hamurwani.

    Dalam IEJ ini, masyarakat dapat hadir untuk melihat Eco Craft Display dan mengikuti Eco Seminar. Eco Craft Display menampilkan karya dan inovasi ramah lingkungan dari komunitas, pelajar, UMKM hijau, dan pengrajin lokal yang memanfaatkan bahan daur ulang, limbah organik, serta material alami.

    Baca: Jakarta Kini Punya Pusat Daur Ulang Sampah Berkapasitas 8-10 per Hari

    Selain sebagai sarana edukasi, produk-produk tersebut juga memiliki nilai ekonomi dan dipasarkan secara daring.

    Sementara itu, Eco Seminar menjadi ruang dialog untuk membahas isu strategis seperti pengelolaan sampah, kebersihan dan kesehatan lingkungan, ekonomi sirkular, peran komunitas, serta peluang pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

    Acara yang digelar menjelang Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, IEJ 2026 diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.