Tag: Sengketa hasil Pilpres 2024

7cloud.asia – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi mengatakan pihaknya belum menerima pengaduan terkait intimidasi terhadap saksi yang akan diajukan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Ditemui dalam sebuah acara di Tebet, Jakarta Selatan Senin (1/4/2024) Edwin menyayangkan adanya tekanan terhadap para saksi yang akan diajukan di sidang sengketa Pilpres 2024 yang saat ini berlangsung di MK

“Tetapi kita harus menggali lebih jauh apa bentuk tekanan itu, apakah fisik atau psikis. Atau malah pikiran mereka sendiri,” ujarnya kepada 7cloud.asia.

Edwin mengatakan, pihaknya siap menerima pengaduan dan memberi perlindungan yang dibutuhkan jika memang terjadi tekanan terhadap saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini.

Edwin melihat, saat ini kesadaran warga atas hak hukumnya baik dalam melaporkan maupun bersaksi dalam proses hukum masih rendah.

Selain itu, ada juga dari mereka yang mengetahui pelanggaran itu punya masalah sendiri sehingga tersandera dan tidak bisa bersaksi. Dalam kssus ini, ujar Edwin, LPSK tidak bisa turun tangan.

Baca: 2 Saksi Ahli THN AMIN batal memberikan kesaksian

Tapi ia menekankan, kebenaran harus tetap bergulir baik di dalam maupun di luar sidang. Untuk itu ia mengimbau mereka yang mengetahui pelanggaran itu memang terjadi untuk tidak takut bersaksi.

“Kesaksian mereka akan berkontribusi dalam mengembangkan Indonesia yang beradab. Peradaban dibangun dengan integritas dan kejujuran. Jika takut mengungkap kebenaran, Indonesia akan sulit bergerak maju,” ujarnya.     

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 saksi yang akan diajukan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Iskandar atau THN AMIN urung bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024 karena mendapat intimidasi.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan, para saksi itu mengundurkan diri karena khawatir dipecat hingga mendapat intimidasi sehingga urung bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024.

Ari memerinci, 5 saksi mengundurkan diri sebelum sidang sidang sengketa Pilpres 2024 itu terdiri dari kepala desa, petugas pemilu dan ASN dari wilayah Jawa Tengah.

“Sebagai info, ada 10 saksi kita yang mengundurkan diri. Ada 5 yang mengundurkan diri sebelum mulai sidang MK,” kata Ari, Senin (1/4/2024) dilansir Sindonews.com.

Baca: Saksi ahli THN AMIN sebut KPU langgar azas prinsip pemilu yang dijamin konstitusi

Dia mengatakan, saksi tersebut juga ada yang berstatus PNS di Riau. Menurutnya, PNS itu mengundurkan diri karena khawatir dipecat.

Kemudian, lanjutnya, ada pula saksi yang merupakan kiai dan santri mengundurkan diri karena takut diintimidasi.

“Dari Riau 1. PNS (khawatir dipecat), dari Sulawesi ada 1, kepala desa (takut jabatan diusut), Jawa Timur 3 orang terdiri dari kiai, pengasuh ponpes dan pimpinan pengasuh santri (takut diintimidasi),” ujar Ari.

Dilansir Tempo.co, Ari mengatakan beberapa saksi fakta yang mundur karena mereka mengalami intimidasi. Rumah saksi didatangi oleh orang tak dikenal dan ada juga yang diancam akan dipolisikan.

Namun, ia tidak mengungkapkan secara spesifik siapa yang mengancam para saksi fakta tersebut. “Tidak jelas (identitas pengancam). Tapi yang mendatangi preman,” kata Ari

Juru bicara Tim Hukum Timnas AMIN, Mustofa Nahrawardaya, menduga mundurnya sebagian saksi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini karena sebagian identitas mereka diketahu publik sebelum mereka bersaksi.

Baca: Jor-joran bansos jelang Pemilu 2024 dilakukan tanpa melalui prosedur yang diatur konstitusi 

 

“Karena memang mereka adalah orang yang pernah mempublikasikan bukti kecurangan setelah mengetahui langsung dan memiliki dokumentasinya. Bahkan, dulu berani mempublikasikan ke media,” ujar Mustofa kepada Tempo.

Setali tiga uang dengan Ari, Mustofa mengatakan sebagian dari saksi diancam dan ditekan agar tidak hadir bersaksi. Menurut Mustofa, beberapa saksi yang mundur mengaku ada ancaman dari aparat.

Kendati demikian, Timnas AMIN belum melayangkan permohonan resmi untuk perlindungan saksi kepada LPSK).

Mustofa menuturkan Tim Hukum AMIN masih mencari format terbaik agar saksi- mereka aman. Mereka juga berupaya meyakinkan saksi yang mindur agar kembali mau bersaksi.

“Kepada LPSK, kami belum mengirim surat, masih menunggu tim yang sedang bekerja keras mendekati kembali para saksi kunci,” kata Mustofa.

Sebelumnya Kuasa Hukum pasangan Ganjar-Mahfud juga menyebut saksi dari kepolisian yang akan dihadirkan di sidang sengketa Pilpres 2024 urung karena dilarang atasannya.

Baca: 

 

7cloud.asia – Berbagai pelanggaran kode etik, baik yang dilakukan KPU dan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dijabarkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (2/4/2024). 

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura yang dihadirkan sebagai saksi ahli kedua dari pemohon Ganjar-Mahfud di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini menilai ada banyak pelanggaran yang dilakukan KPU.

“Ada perubahan peraturan yang dilakukan KPU (sebagai akibat keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023) hanya ditujukan untuk meloloskan Gibran,” ujar Charles saat mnjadi saksi ahli di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. 

Berikut berbagai pelanggaran dilakukan KPU terkait penerimaan dan pengesahan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024.  

1. KPU menetapkan pencalonan Probowo-Gibran sebelum mengubah Peraturan KPU nomor 19/2023 sebagai tindak lanjut Keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. KPU tidak melakukan konsultasi dengan DPR setelah keluar keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai kewajiban KPU dalam mengubah PKPU sebagai akibat keputusan MK tersebut.  

3. KPU tidak memedomani PKPU 1/2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan KPU

4.  PKPU 23/2023 hanya merevisi pasal 13 PKPU 19/2023, sementara pasal 18 yang memuat berkas-berkas administrasi yang harus dilampirkan karena perubahan tersebut tidak disentuh. 

5. KPU membuat berita acara pendaftaran capres/cawapres pada 28 Oktober 2023, atau tiga hari setelah pendaftaran.

Baca: Pernyataan Yusril soal problematiknya keputusan MK 90/2023 yang loloskan Gibran

Sementara guru besar filsafat dari STF Driyarkarya Franz Magnis Susemo membeberkan lima pelanggaran etika baik yang dilakukan Jokowi maupun KPU di  Pemilu 2024. Berikut penjelasannya:

1. Pendaftaran Gibran sebagai cawapres oleh KPU

Pendaftaran Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah dinilai sebagai pelanggaran etika berat.

Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan MK menetapkan Keputusan MK yang memungkinkan Gibran menjadi cawapres sebagai pelanggaran etika yang berat.

“Sudah jelas. Mendasarkan diri pada keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika yang berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai cawapres yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat,” kata Romo Magnis.

Baca: KPU dinilai langgar azas dan prinsip pemilu yang diatur konstitusi

2. Keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024

Menurut Romo Magnis, presiden boleh saja memberi tahu bahwa dia mengharapkan salah satu calon menang.

“Tetapi begitu dia memakai kedudukannya, kekuasaannya, untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain, untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, dia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa dia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi,” ujarnya.

3. Nepotisme

Menurut Romo Magnis, kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan.

Sebab, hal itu membuktikan bahwa dia tidak mempunyai wawasan presiden ‘hidupku 100% demi rakyatku’ melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya.

Baca: Ekonom sebut jor-joran pembagian bansos tanpa konsultasi DPR dinilai melanggar konstitusi

4. Pembagian bantuan sosial

Romo Magnis mengatakan, bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya.

Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko.

“Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika,” kata Romo Magnis.

“Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat,” lanjutnya.

5. Manipulasi-manipulasi dalam pemilu yang jelas

Romo Magnis bilang kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat. Ini karena merupakan pembongkaran hakekat demokrasi.

“Misalnya waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktik semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat. Jadi suatu pelanggaran etika yang berat,” ujar Romo Magnis.

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (3/4/2024) kembali melanjutkan sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Agenda sidang sengketa hasil Pilpres 2024 kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pihak termohon dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai pihak terkait.

KPU menghadirkan satu orang ahli IT Marsudi Wahyu Kisworo dan dua orang saksi yakni Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Sementara Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi.

Dipantau dari akun resmi mkri.id,  Marsudi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo menyebutkan, sejak 2004 yang mana pertama kali teknologi komputer digunakan dalam pemilu, sistem penghitungan suara digital selalu dipermasalahkan.

“Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, suara yang sah itu adalah penghitungan suara berjenjang. Ekstrimnya seandainya sirekap tidak ada pun sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan suara,” kata Marsudi.

Baca: Hakim MK minta KPU jelaskan masalah yang ditemukan di Sirekap

Dikatakan Marsudi, terdapat tiga problem dalam sirekap mobile. Problem pertama dari sirekap mobile, mengambil data dari form C1 Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition (OCR).

OCR ini adalah sebuah perkembangan kemajuan di banding situng yang mana angkanya dimasukkan secara manual.

Marsudi mengatakan, hal tersebut dapat timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entri yang dinaikkan dan sebagainya. Jadi, tulisan yang ada di C1 Hasil itu di-scan, di-capture, kemudian diubah menjadi angka.

“Di sinilah problem pertamanya karena tulisan form C1 tulisan tangan dan kita tahu bahwa tulisan tangan setiap orang itu berbeda. Apalagi tulisan itu di 822 ribu TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulis tangannya berbeda. Mungkin di TPS ini tulisannya bagus mudah dibaca. Mungkin juga ada sebagian yang tulisannya jelek dan sulit dibaca,” lanjut Marsudi.

Bahkan style penulisan angka bisa beda-beda. Marsudi mencontohkan penulisan angka 4. Ada yang menulisnya seperti kursi terbalik, atasnya terbuka, ada yang atasnya tertutup.

“OCR akurasinya masih 99%. Jadi masih ada kemungkinan 1% error. Tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu 93%. Jadi kemungkinan ada 7% salah OCR merubah gambar menjadi angka,” tegasnya.

Baca: Kekeliruan Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan

Problem kedua, sambung Marsudi, dari sisi kamera. Sirekap mobile diinstal di masing-masing handphone (hp) KPPS. Seperti yang kita ketahui, merk hp berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih, dan ada yang kekuning-kuningan.

Masalah ketiga, problem kertas. Ketika kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR. Karena OCR ini bukan manusia yang bisa memperkirakan.

Dia, ujarnya, hanya patuh kepada training data. Jadi, jika kualitas gambarnya berbeda dari training data yang selama ini diterima akan akan timbul masalah.

Tiga masalah ini menjadi sumber masalah yang menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web, antara angka dengan C1 bisa berbeda,” lanjutnya.

Kendati demikian, menurut Marsudi, Sirekap merupakan salah satu bentuk dari sarana untuk transparansi.

Oleh karena itu, maka ketika terjadi perbedaan, keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera melakukan tindakan koreksi. Sehingga kesalahannya makin lama semakin sedikit.

“Teknologi OCR sudah mapan tapi belum perfect dan 100% akurat. Kita tidak dapat menuduh software curang. Solusi ke depan, harus adanya verifikasi sebelum hasil tersebut diposting,” tandas Marsudi.

Baca: Pelanggaran etika yang dilakukan Jokowi dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dipaparkan di sidang MK 

Dalam sidang ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea yang menganggap pembahasan Sirekap dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, tidak penting.

Saldi mengingatkan, jika Hotman menganggap pembahasan Sirekap tidak penting, maka Hotman diminta tidak perlu datang ke sidang MK.

Pernyataan itu disampaikan Saldi saat Hotman mengajukan pertanyaan kepada saksi KPU, yaitu pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yudistira Dwi Wardhana Asnar.

Hotman mengutip pertanyaan dari hakim MK Arief Hidayat yang menyebut pada akhirnya hasil Pemilu yang ditetapkan KPU tidak menggunakan Sirekap, namun penghitungan berjenjang.

Karena itu, Hotman menanyakan mengapa saksi dan ahli KPU masih menjawab pertanyaan pemohon soal Sirekap.

Saldi lantas menanyakan kepada Hotman mengenai inti dari pertanyaannya. Hotman lantas menanyakan kepada saksi jika yang dipakai adalah penghitungan manual, mengapa Sirekap masih dibahas.

Baca: Muncul desakan untuk mengaudit Sirekap

 

“Pertanyaan saya, saudara saksi kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman. Final penghitungan suara adalah manual dan penghitungan berjenjang bukan hasil dari Sirekap masih perlu enggak bapak kuliah di sini, masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap?” kata dia.

Saldi lantas menegaskan, pembahasan Sirekap penting dibahas dalam sidang karena menjadi dalil pemohon dan MK berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal ini.

“Pak Hotman tadi saya sudah tegaskan ini didalilkan kami, mahkamah berkepentingan mendapat penjelasan soal ini,” ucap Saldi Isra.

Saldi lantas mengingatkan Hotman agar tidak menganggap kehadiran saksi atau ahli tidak penting. Dia menegaskan, MK menganggap semua yang dihadirkan itu penting.

“Apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu perhitungan manual dan berjenjang bukan hasil dari Sirekap. Maka kelemahan dari Sirekap enggak perlu lagi dibicarakan,” tanya Hotman.

Saldi kemudian menegaskan untuk menganggap pembahasan Sirekap ini penting. “Jadi jangan kita mengabaikan ya, mengganggap ini tidak ada pentingnya, itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang aja ke sini,” ucap Saldi.